INFOKINI.ID, MAKASSAR– Penyelenggara urusan pemerintahan dituntut untuk menjunjung netralitas dalam proses pemilu 2024. Komitmen untuk bersikap netral, diwujudkan dalam Deklarasi Netralitas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Sulsel Dalam Rangka mensukseskan Penyelenggaran Pemilu 2024 yang Luber, Jurdil, Lancar, Aman dan Damai di era baru Sulsel Menuju Indonesia Maju, yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (24/10/2023). Hadir di kesempatan tersebut Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Bawaslu, KPU, pejabat dari TNI-Polri, dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sejumlah undangan.
Hal menarik dilontarkan Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan Syaiful Jihad. Disebutkannya Sulsel sebagai provinsi yang memiliki indeks kerawanan tinggi terkait netralitas ASN. ASN, menjadi unsur yang rawan karena punya hak pilih namun dituntut netral. “ASN menjadi unsur yang rawan karena punya hak pilih namun dituntut netral. Sehingga merupakan komitmen kita bersama, disaksikan perwakilan parpol untuk menjadi pihak yang netral pada pemilu. Melalui deklarasi netralitas ini, diharapkan kerawanan tersebut dapat diminimalisir bahkan sampai nihil, sehingga Sulsel akan menjadi provinsi dengan penyelenggara urusan pemerintahan yang berkomitmen untuk netral pada Pemilu,” jelas Syaiful Jihad, yang menambahkan bahwa ASN, TNI dan Polri harus bersinergi dan bersama-sama berusaha mensukseskan Pemilu 2024, dengan menghadirkan pelayanan publik, sikap politik dan kebijakan yang benar-benar bersifat netral.
Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Provinsi Sulsel Hasbullah menyampaikan bahwa deklarasi netralitas ini adalah bentuk komitmen Pemprov Sulsel dalam menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri. “Komitmen Pemprov Sulsel untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024 dibuktikan dengan sudah tiga kali kegiatan ini dilakukan secara masif dan besar-besaran,” jelasnya.
Hasbullah juga menegaskan agar selektif dalam menyaring informasi, termasuk kabar penundaan pilkada. “KPU dalam proses penyiapan logistik. Jadi asumsi pemilu ditunda dan isu lain adalah hoax, karena tahapan berjalan sesuai jadwalnya. Kolaborasi dan dukungan dari semua unsur perlu dilakukan untuk mensukseskan Pemilu 2024,” tandasnya.
Menanggapi netralitas ASN, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menilai hal ini menjadi kewajiban untuk dilakukan. Dalam upaya menjaganya, sejumlah langkah telah dilakukan dalam penyelenggaraan deklarasi pemilu 2024. “Serangkaian aktivitas dilakukan untuk mensukseskan pemilu, mulai dari keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu 2024, yang dikawal oleh para perangkat dan TNI-Polri. Deklarasi politik yang kita laksanakan ini dalam rangka menuju pemilu 2024 ini agar berjalan dengan aman dan tertib seperti yang kita inginkan bersama,” ujarnya.(*)
