INFOKINI.ID, MAKASSAR – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memproyeksikan distribusi listrik di wilayah Sulselrabar bakal kembali normal pada 1 Januari 2024. Dengan catatan, pada Desember 2023 terjadi hujan.
“Kalau kami melihat tren perlahan membaik, mudah-mudahan bisa lebih cepat,” kata Manager PLN UP2D Makassar Arief Nurhidayanto saat Rapat Dengar Pendapat terkait pemadaman listrik secara bergilir di Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (8/11/2023).
Menurutnya, saat ini pembangkit sudah siap sisa menunggu hujan. Bila dibandingkan dengan membangun pembangkit baru, kata dia, hal itu akan memakan waktu lantaran ada tahapan-tahapan.
Sementara, Manajer PLN UP3 Makassar Selatan Ari Tirtaprawita merespons soal banyaknya laporan masyarakat ihwal adanya kenaikan biaya listrik di tengah jadwal pemadaman bergilir.
Pada prinsipnya, kata dia, seluruh proses transaksi itu terukur. Masyarakat pada waktu pemadaman listrik merasa bahwa ada waktu yang tidak terpakai.
“Tetapi melupakan kondisi saat nyala penggunaannya terkadang memaksimalkan potensi nyalanya, sehingga meter atau peralatan mengukur dalam kondisi terpakai,” kata Ari.
Hal itu, kata dia, terkadang tidak terasa. Ia menyebut waktu lampu menyala memang ada lonjakan. Lemari es kondisinya akan berbeda ketika dia menyala secara teratur atau AC dengan kondisional starting awal.
“Kisarannya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi ada efeknya,” ucapnya.
Terkait dengan adanya kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat, ia mengatakan akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Terlebih, beberapa kebakaran yang terjadi di Kota Makassar ditengarai akibat pemadaman listrik bergilir.
“Kami akan tindaklanjuti dengan sedikit memberikan bantuan terkait dampak sosial tersebut,” kata dia.
Sementara, Anggota Komisi B DPRD Makassar Aswar menyoroti perlunya kompensasi dari PLN ihwal pemadaman listrik tersebut.
Pasalnya, kata dia, salah satu yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PLN, kata dia, punya tanggung jawab sosial terhadap dampak pemadaman listrik tersebut.
“Bisa lewat program CSR PLN lah,” kata Aswar.
Ia pun mendesak dalam waktu cepat PLN menyelesaikan rincian konpensasi terhadap warga yang berhak mendapatkan.
Sementara, Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Rusmayani Madjid berharap konpensasi dari PLN bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Ia pun meminta ada sosialisasi dari PLN ke masyarakat ihwal konpensasi tersebut.
Selain itu, waktu pemadaman listrik yang rata-rata berlangsung selama 4 jam per hari dinilai terlalu lama.
“Kalau bisa satu jam saja per hari,” tuturnya.
Pasalnya, UMKM yang menghubungkan mesin pendingin, penjual es krim, dan penjual minuman yang lain sudah sangat terpukul dengan pemadaman listrik tersebut.
Apalagi, menurutnya, pelaku UMKM tersebut baru saja bangkit dari krisis akibat pandemi Covid-19.
Dia pun meminta ada mitigasi ke depan agar kasus pemadaman ini tidak terulang tiap tahun.
