INFOKINI.ID, MAKASSAR – DPRD Sulawesi Selatan mempertanyakan menyoroti pembangunan Twin Tower berlantai 36 di Center Poin of Indonesia (CPI), Jalan Tanjung Bunga, Makassar. Dewan mempertanyakan status kepemilikan lahan dan skema pembiayaannya.
Hal itu diutarakan beberapa fraksi dalam rapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Sulsel, Jumat siang. Fraksi di DPRD Sulsel mempertanyakan soal kepemilikan lahan yang dibanguni gedung. Dimana nantinya twin tower akan terintegrasi antara Pemprov, DPRD Sulsel, Fokopimda, dan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu.
Pembawa pemandangan Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Andi Izman Maulana Padjalangi mengatakan, terkait dengan pembangunan twin tower di CPI saat ini. Dimana pembiyayaannya dan pengerjaanya dilakukan oleh PT Waskita Karya yang nantinya dipergunakan untuk Kantor Gubernur, DPRD, dan OPD.
“Bagaimana status kepemilikan gedung ini mendatang? Apakah sepenunhnya menjadi milik pemprov dan bagaiman dengan perjanjian kerja sama dan skema pembiayaanya, mohon penjelasan,” ucap Izman
Senada dengan fraksi Golkar, Fraksi NasDem DPRD Sulsel juga mempertanyakan soal status hukum lahan yang dibanguni gedung yang rencananya pengerjaanya selama 18 bulan dan dengan sistem turnkey itu.
Desy Susanty Sutomo, pembawa pemandangan fraksi NasDem DPRD Sulsel, mengundang fraksinya meminta penjelasan mengenai kejelasan lahan di CPI. Karena diketahui bersama bahwa sedang direncanakan sejumlah bangunan bangunan strategis provinsi dilahan tersebut.
“Fraksi NasDem meminta Pemprov untuk menjelaskan luasan sebagaiman telah diatur dalam perjannian kerja sama dengan pihak PT Yasmin,” ujar Desy.
Selain itu, kata dia, pihak fraksi juga meminta penjelasan terhadap kelanjutan repitalisasi kukurangan 12 hektar area lebih, lahan yang belum diserahkan sampai hingga sekrang.
“Mohon penjelasan dari bapak Gubernur,” tuturnya.
Sementara itu, fraksi Demokrat DPRD Sulsel, mengharakan ada rincian kejelasan dampak kehadiran mega proyek gedung twin tower terhadal pemulihan ekonomi nasional.
“Menurut kami seharusnya (pembangunan ini) sistemis untuk mewujudkan padat modal dan padat karya bukan konglomerasi,” ujar, Andi Januar Janury Darwis, saat membawakan pemandangan fraksi Demokrat tadi. (Muh. Saddam)
