INFOKINI.ID, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menerima berbagai aduan selama reses pertama 2020-2021. Aduan didominasi persoalan infrastruktur hingga rumitnya air bersih.
Hal ini terungkap dalam sidang paripurna tentang pengumuman hasil reses pertama masa sidang pertama 2020-2021 di ruang Paripurna kantor DPRD Kota Makassar, Senin (23/11/20).
Dalam rapat pengumuman tersebut, juru bicara masing-masing daerah pemilihan (Dapil) menyampaikan hasil temuannya di beberapa titik saat menggelar reses.
Juru bicara Dapil 1 Makassar (Rappocini, Makassar dan Ujung Pandang), Zainal Beta mengatakan, mayoritas warga menginginkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar lebih serius menangani ketimpangan-ketimpangan yang ada. Diantaranya, perbaikan drainase, pelayanan kesehatan dan pengadaan listrik di daerah kepulauan.
“Banyak warga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan serius keadaan perekonomian dengan membuat terobosan baru untuk mendongrak ekonomi masyarakat,” katanya
Selain itu, Kata Zainal, warga juga meminta dinas sosial (Dinsos) agar meningkatkan pelayanan untuk orang lanjut usia. Kemudian, untuk dinas pekerjaan umum (PU) agar memperhatikan kondisi drainase.
“Kelurahan banta-Bantaeng ingin perbaikan drainase dan segera direalisasikan begitu juga di kelurahan Tidung dan kelurahan Aroepala,” ucapnya.
Sementara, Jubir Dapil 2 Makassar (Kepulauan Sangkarrang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, dan Tallo), Rahmat Taqwa Quraisy memaparkan, bahwa beberapa warga dari daerah tersebut meminta hak pemilikan tanah dan pengadaan air bersih.
“Permintaan hak kepemilikan tanah di kelurahan Cakalang dan pengadaan air bersih di daerah utara kota Makassar,” jelasnya.
Jubir Dapil 3 (Biringkanaya dan Tamalanrea), Al Hidayat Syamsu menyampaikan, bahwa permintaan warga soal pembangunan infrastruktur dan air bersih yang belum sama sekali merata.
“Kami berharap seluruh aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti, mulai Infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan penataan lingkungan,” tuturnya.
Terakhir, Dapil V (Mariso, Mamajang, Tamalate) oleh juru bicara Muliati memaparkan, beberapa aspirasi yang diserap, mulai dari kondisi infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Berharap pemkot agar mengambil langkah dari segala persoalan yang terjadi diantaranya infrastruktur dan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretrais Daerah (Sekda) Kota Makassar, Muh Ansar menuturkan, terkait beberapa aspirasi tersebut sebenarnya telah diupayakan.
Namun, karena keterbatasan anggaran akibat pandemi covid-19, sehingga beberapa anggaran diperuntukkan yang sifatnya prioritas.
“Kami dari eksekutif mengamati keluhan masyarakat tidak bisa dipenuhi semua karena keterbatasan khususnya aspek anggaran. Karena banyaknya kebutuhan masyarakat maka penangaanannya skala prioritas dan mensinergikan program provinsi dan lembaga donor di makassar.”
Menurut Ansar, jika masih ada reses yang diusulkan berulang ulang tapi belum ditindaklanjuti maka diperlukan perhatian camat untuk dijadikan perhatian serius.
“Adapun yang belum tertangani,” tambahnya.
Untuk itu, Ansar berharap, dibutuhkan peran masyarakat. Sebab, tanpa keterlibatan seluruh stakholder akan sulit terwujud.
“Saya instruksikan menindaklanjuti usulan masyarakat yang ditemukan anggota dewan selama reses. Usulan masyarakat yang terakomodir agar segera diselesaikan,” pungkasnya. (Nurhidaya)
