INFOKINI.ID, MAKASSAR – Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat tidak terprediksi setelah pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia dan Kota Makassar.
Hal itu diungkapkan Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sittira Kinang di Hotel Aston Makassar, Kamis (26/11/20).
Menurut Sittiara, peningkatan fasilitas kesehatan dan modifikasi kebijakan terus diupayakan pemerintah. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga konsep new normal dengan disiplin protokol kesehatan telah dilakukan untuk menstabilkan sektor-sektor terdampak COVID-19.
“Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran,” terangnya.
Ia menyebutkan, perekonomian Kota Makassar tahun 2019 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang impresif yaitu 8,79 persen. Namun kinerja perekonomian Kota Makassar yang cukup mengesankan di tahun 2019 sepertinya sulit untuk terulang di tahun 2020 dan beberapa tahun ke depan akibat terjadinya shock yang bersumber dari pandemi Covid-19.
Kebijakan PSBB yang diterapkan di Kota Makassar dalam rentang waktu yang cukup lama sebagai upaya menekan laju pertumbuhan virus, telah menghentikan aktivitas ekonomi.
Itu sebabnya diperkirakan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan melambat cukup tajam dari tahun sebelumnya, namun diperkirakan masih mencatat angka positif pada level yang rendah.
“Pandemik Covid-19 tidak sepenuhnya merusak semua tatanan perekonomian Kota Makassar, karena beberapa sektor masih diperkirakan tumbuh positif di tengah kebijakan PSBB,” ulasnya.
Menurutnya, salah satu lapangan usaha yang mendapat berkah di tengah ancaman krisis adalah sektor informasi dan komunikasi. Sebab selama pembatasan aktivitas masyarakat dengan menerapkan Work from Home dan Learningg from Home sebagian besar memanfaatkan teknologi informasi. Sektor inilah berkontribusi cukup signifikan sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan masih positif.
Harapan terbesar Sittiara, di tengah ancaman resesi ekonomi akibat pandemi terletak pada peran pemerintah daerah dengan kebijakan fiskalnya. Pandemik Covid-19 di Kota Makassar yang belum menunjukkan tanda-tanda pulih dalam waktu dekat akan memberikan tekanan pada perekonomian daerah.
Untuk itu, kata Sittiara, Pemkot Makassar akan terus bersinergi dan fokus pada upaya
mengatasi akar persoalan yaitu menekan laju penyebaran Covid-19 dan pada saat yang sama melakukan mitigasi dampak pandemi terhadap kondisi sosial ekonomi.
“Untuk itu, diperlukan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder yang menginginkan Kota Makassar terus bergerak keluar dan bangkit dari krisis perekonomian. Dimana Kota Makassar selama ini telah menjadi pusat transaksi ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Nilai
strategis inilah yang dioptimalkan oleh Pemkot Makassar untuk terus menggeliatkan ekonomi Kota Makassar,” paparnya.
Agar perekonomian daerah bisa pulih dengan cepat maka pemerintah daerah harus berfokus pada upaya mengatasi persoalannya, yaitu menekan laju penyebaran Covid-19, dan pada saat yang sama melakukan mitigasi dampak pandemik terhadap kondisi sosial ekonomi.
Solusi jalan tengah adalah perketat protokol kesehatan menjaga jarak, cuci tangan dan memakai masker. Dengan melambatnya laju Pertumbuhan Ekonomi kita harus melihat lebih jauh kontribusi sektor-sektor perekonomian yang terus melemah.
“Sehingga, untuk tahun mendatang diharapkan kita sudah mampu menyusun langkah strategis dalam menstimulasi dan membantu sektor-sektor tersebut terutama sektor perdagangan yang banyak melibatkan UMKM, sektor pariwisata dan ketenagakerjaan sehingga tingkat
kesejahteraan tetap terjaga disertai menurunnya angka pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan juga menekan angka gini ratio, serta terkendalinya laju inflasi,” lanjutnya.
Lebih jauh, kata Sittiara, Pemkot Makassar tentu saja akan terus berupaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan tersebut dan berusaha untuk keluar dari krisis ekonomi serta mengambil langkah antisipasi terhadap perubahan-perubahan ekonomi global tersebut.
“Kami mendorong dan memastikan daya serap anggaran agar belanja pemerintah daerah secara cepat dan tepat dapat dilakukan sesuai dengan kerangka aturan yang ada,” pungkasnya. (Nurhidaya)
