INFOKINI.ID, MAKASSAR– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Makassar memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Wakil Sekretaris Fraksi PKB, Fahrizal Arrahman Husain, menilai meskipun terdapat peningkatan di beberapa sektor, masih banyak persoalan yang perlu segera dibenahi.
“Ada lima poin utama yang menjadi perhatian kami dalam APBD 2025,” ujar Fahrizal.
Peningkatan Pendapatan dan Masalah Retribusi
Menurut Fahrizal, pendapatan daerah mengalami peningkatan total sebesar 3,8 persen. Hal ini didorong oleh kenaikan pajak daerah sebesar 14,2 persen dan pendapatan transfer yang naik 12,31 persen.
“Ini mencerminkan langkah positif dalam memanfaatkan potensi pajak lokal dan sinergi dengan pemerintah pusat,” katanya.
Namun, ia menyoroti penurunan drastis pada retribusi daerah hingga 54 persen dan pengelolaan kekayaan daerah sebesar 42,1 persen. Fraksi PKB menilai hal ini harus menjadi perhatian serius.
“Kedua komponen ini seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih besar jika dikelola optimal. Kami mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi tata kelola retribusi dan pemanfaatan aset daerah,” tambahnya.
Efisiensi Belanja Daerah
Pada sektor belanja, Fahrizal mencatat penurunan sebesar 1,1 persen yang menunjukkan upaya efisiensi. Namun, Fraksi PKB menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja daerah.
“Efisiensi harus diarahkan pada pengurangan belanja tidak produktif, sementara alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Defisit dan Pembiayaan
PKB juga menyoroti stabilitas defisit anggaran di angka Rp 300 miliar. Meski dinilai positif, penurunan penerimaan pembiayaan sebesar 55,6 persen memunculkan risiko terhadap proyek strategis.
“Kebijakan keuangan yang berkelanjutan harus diterapkan, termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan pengurangan ketergantungan pada pembiayaan eksternal,” kata Fahrizal.
Pendapatan Daerah dan Target Pajak
Fraksi PKB mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak pada 2024 sebesar Rp 2,1 triliun, dengan target naik menjadi Rp 2,2 triliun di 2025. Namun, Fahrizal mengingatkan perlunya kajian mendalam untuk memastikan proyeksi tersebut realistis.
“Rencana kenaikan tarif pajak dari 11 persen menjadi 12 persen harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kontribusi pajak,” tegasnya.
Rekomendasi PKB
Untuk memperbaiki pengelolaan APBD, Fraksi PKB memberikan sejumlah rekomendasi:
1. Optimalisasi Retribusi dan Aset Daerah – Pemanfaatan aset harus diperkuat, termasuk melalui kerja sama publik-swasta.
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan – Pemerintah perlu menggali potensi baru, seperti memperkuat BUMD dan ekonomi berbasis komunitas.
3. Penguatan Belanja Strategis – Fokus alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
4. Kebijakan Keuangan Berkelanjutan – Mengurangi ketergantungan pada pembiayaan. (**)
