INFOKINI.ID, MAKASSAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi beberapa rekomendasi kepada Pemkot Makassar terkait pengelolaan keuangan. Salah satu poin rekomendasi BPK adalah pembentukan komite etik.
Hal ini disampaikan saat Perwakilan BPK Sulawesi Selatan (Sulsel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019 atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, di kantor BPK RI Kota Makassar, Selasa (1/12/20).
LHP diserahkan langsung oleh, Kepala BPK Sulsel, Wahyu Priyono yang diterima Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Muhammad Ansar.
Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo dalam sambutannya menuturkan, penyerahan LHP ini adalah langkah baik agar Pemerintah Kota Makassar tentunya bersama DPRD Kota Makassar bisa bersinergi untuk memperbaiki hal-hal yang dipandang perlu terhadap pemerintahan ke depan.
Diketahui, hasil pemeriksaan tertentu terkait pengadaan barang jasa yang menjadi rekomendasi BPK RI yaitu masih minimnya tenaga profesional di bidang pengadaan barang jasa, kurang optimalnya akun elektronik, belum adanya komite etik, dan SOP pengadaan yang belum efektif.
Terkait empat poin tersebut, pihak DPRD melalui panitia kerja (panja) akan menindaklanjuti agar semua hal yang dinilai masih kurang dapat berjalan dengan baik.
“Terimakasih kepada BPK RI karena pemeriksaan termasuk bagian dari pemerintahan dalam tafsir luas sehingga diperlukan sinergitas. Kami akan senantiasa komunikasi dan koordinasi sehingga penyelenggaraan penerintahan bisa berjalan baik,” Katanya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Wahyu Priyono mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Terkait dengan tindak lanjutnya, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dan BPK Perwakilan Provinsi Sulsel untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.
Sekadar diketahui, selain Makassar, hadir pula tiga kepala daerah lain, yakni Bupati Jeneponto Ikhsan Iskandar, Wakil Wali kota Parepare Andi Pangerang Rahim, dan Pj Bupati Toraja Utara Amson Padolo. (Nurhidaya)
