INFOKINI.ID, MAKASSAR – Ketua Komisi A DPRD Makassar Ari Ashari Ilham meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar lebih memprioritaskan perbaikan fasilitas sekolah pada tahun 2025 ini.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mendukung pemerataan siswa dan menghapus stigma “sekolah favorit” di masyarakat.
Ari Ashari menegaskan bahwa pemerataan fasilitas sekolah akan mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak di sekolah terdekat.
Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang muncul akibat penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Kalau fasilitas semua sekolah sudah baik, saya yakin orang tua akan memilih sekolah terdekat. Selama ini, mereka cenderung mencari sekolah yang dianggap bagus dan layak,” ungkap Ari dalam keterangannya, Kamis (24/1/2025).
Namun, ia menyampaikan keberatannya terhadap pelaksanaan sistem zonasi di PPDB tahun 2025 jika pemerataan belum tercapai.
Menurut Ari, sistem tersebut hanya efektif jika kualitas fasilitas, tenaga pengajar, dan infrastruktur sekolah telah setara.
“Zonasi bisa diterapkan, tapi kesetaraan harus jadi prioritas. Semua sekolah harus diperbaiki dulu, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar. Jika itu belum tercapai, orang tua tetap akan memilih sekolah unggulan,” tegasnya.
Ari juga meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar untuk menyampaikan kondisi riil pendidikan di Makassar kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Kementerian perlu tahu bahwa tidak semua kota memiliki kesetaraan fasilitas sekolah. Saya meminta Disdik untuk melaporkan kondisi ini agar mendapat perhatian lebih, termasuk bantuan anggaran untuk memperbaiki sekolah,” katanya.
Ia menambahkan, jika sistem zonasi tetap diberlakukan, maka dukungan dana dari pemerintah pusat harus diupayakan agar perbaikan fasilitas dapat segera dilakukan.
“Sistem zonasi hanya bisa berjalan baik jika sekolah-sekolah kita sudah memadai. Untuk itu, anggaran dari kementerian sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ari juga menolak pengurangan kuota penerimaan siswa di sekolah-sekolah unggulan yang diminati masyarakat. Ia menilai langkah tersebut akan menimbulkan masalah baru jika pemerataan belum terwujud.
“Saya meminta agar tidak ada pengurangan kuota di sekolah unggulan. Fokus saja pada perbaikan fasilitas dan pemerataan, itu yang lebih penting,” tambahnya.
