INFOKINI.ID, MAKASSAR – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makassar Andi Suhada Sappaile menginstruksikan seluruh kader dan jajaran struktural PDIP di Kota Makassar untuk aktif membumikan wacana penolakan terhadap rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Instruksi tersebut berlaku menyeluruh, mulai dari pengurus DPC, PAC, ranting, hingga simpatisan di tingkat akar rumput.
Instruksi itu disampaikan sebagai bagian dari sikap politik DPC PDIP Makassar dalam menjaga dan mempertahankan kemajuan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, mekanisme Pilkada tidak langsung melalui DPRD merupakan langkah mundur demokrasi yang berpotensi merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
“Memundurkan demokrasi sama artinya dengan menggiring kesadaran politik publik kembali ke zaman Orde Baru. Hak partisipasi politik langsung rakyat berpotensi direbut paksa dan dijadikan alat permainan segelintir elite partai di ruang sempit DPRD,” demikian pernyataan sikap tersebut, Kamis (8/1/2026).
Untuk memastikan instruksi tersebut berjalan efektif, Ketua DPC Makassar melalui Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Arsony, menginstruksikan agar pembumian wacana penolakan Pilkada melalui DPRD dilakukan hingga ke seluruh lapisan struktur partai, termasuk menyentuh basis dan akar rumput.
Secara politik, DPC PDIP Makassar mengakui bahwa sistem Pilkada melalui DPRD sejatinya berpotensi menguntungkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif secara nasional dan dominan di banyak daerah.
Namun demikian, keuntungan elektoral tersebut tidak dijadikan alasan untuk mengorbankan prinsip demokrasi.
“Demokrasi adalah roh perjuangan partai kami. Karena itu, sekalipun secara elektoral menguntungkan, sistem yang mencederai kedaulatan rakyat tetap harus ditolak,” tegasnya.
Dengan sikap ini, DPC PDI Perjuangan Makassar menegaskan posisinya untuk tetap berada di garis depan dalam menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung, jujur, dan demokratis. (*)
