INFOKINI.ID, JAKARTA — Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan belanja pegawai. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar Evaluasi Integrasi Pembayaran Belanja Pegawai dan Persiapan Interkoneksi SIMPEG Kemenag dengan Aplikasi Gaji Web.
Giat dilaksanakan selama tiga hari, Rabu hingga Jumat, 11–13 Februari di Hotel Royal Palm, Jakarta Barat. Hadir, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia serta perwakilan dari unit Eselon I lainnya.
Forum ini menjadi ruang koordinasi nasional untuk memastikan seluruh proses pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ke depan berjalan melalui sistem yang saling terhubung, berbasis satu data, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Ahmad Hidayatullah menegaskan bahwa Kementerian Agama saat ini berada pada fase penting penguatan sistem digital, khususnya pada aspek pengelolaan belanja pegawai yang selama ini masih berjalan melalui beberapa sistem terpisah.
Melalui evaluasi ini, seluruh unit diajak menyamakan pemahaman mengenai alur data antara sistem kepegawaian dan sistem keuangan agar tidak lagi terjadi perbedaan informasi.
“Jadi intinya, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Sistem keuangan, sistem SDM, dan sistem kinerja itu harus saling terhubung.” ujarnya
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas unit yang telah terbangun selama ini.
“Terima kasih dukungan dari teman-teman Biro Keuangan, Biro Pusdatin, teman-teman Biro Perencanaan, teman-teman di Biro SDM dan teman-teman di daerah,” tambahnya.
Melalui integrasi ini, SIMPEG Kemenag akan menjadi sumber data utama yang menjadi rujukan dalam proses pembayaran belanja pegawai melalui aplikasi Gaji Web.
Setiap perubahan status kepegawaian, seperti jabatan, unit kerja, maupun data personal, harus terlebih dahulu tercatat dan disetujui dalam sistem kepegawaian sebelum dapat diproses dalam sistem pembayaran.
Ahmad menekankan bahwa ke depan, sistem akan bekerja secara berurutan dan otomatis, sehingga kualitas data menjadi kunci utama. “Orang akan membaca data yang di SIMSDM dulu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keterlambatan pembaruan atau persetujuan data akan berdampak langsung pada proses berikutnya, sehingga seluruh satuan kerja didorong untuk lebih disiplin dalam memperbarui data pegawai.
Untuk mendukung kesiapan tersebut, Biro Keuangan dan BMN bersama Biro SDM akan melakukan sosialisasi dan pendampingan secara intensif kepada seluruh satuan kerja, baik di pusat maupun di daerah. Langkah ini bertujuan agar seluruh operator memahami alur baru serta tanggung jawab masing-masing dalam menjaga akurasi data.
Dalam forum evaluasi ini, peserta juga memetakan kendala yang selama ini dihadapi dalam proses pembayaran belanja pegawai, mulai dari perbedaan data antar sistem, keterlambatan pembaruan, hingga belum optimalnya koordinasi antara pengelola keuangan dan kepegawaian. Seluruh masukan tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi tindak lanjut untuk penyempurnaan sistem.
Menurutnya, integrasi ini hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh pihak terlibat aktif dan berkomitmen.
“Dalam proses otomasi ini, kami masih minta tolong peran semua pihak dan tentu koordinasi dengan tim keuangan supaya bisa akurat,” ujarnya.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola belanja pegawai yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus memperkuat sistem digital yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
