INFOKINI.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan 11 poin kesimpulan dan tindak lanjut strategis dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026.
HLM yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 13 Februari 2026, tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan dihadiri jajaran pimpinan daerah serta pemangku kepentingan strategis.
Sebanyak lima poin difokuskan pada pengendalian inflasi daerah, sementara enam poin lainnya menguatkan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“Pertama, melaksanakan GPM dengan prinsip ‘3T+1’, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas secara masif dengan fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi pada HBKN dan berada di atas HET seperti beras, aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat memandu jalannya HLM.
Poin kedua TPID menekankan optimalisasi kerja sama antar daerah (KAD) dengan memanfaatkan data neraca pangan dan prakiraan cuaca BMKG, termasuk penyediaan buffer stock sebagai antisipasi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem serta penerbitan Peraturan Bupati terkait Cadangan Pangan.
Langkah berikutnya adalah memastikan kelancaran distribusi dan penyerapan beras SPHP dan Minyakita melalui koordinasi intensif antara Bulog dan pemerintah daerah, khususnya di wilayah defisit dan daerah dengan harga di atas HET.
“Mendorong penggunaan BTT untuk bantuan ongkos angkut komoditas inflasi, mendorong moral suation dan komunikasi publik Belanja Bijak serta mengoptimalkan program urban farming untuk menanam barito—bawang, rica atau cabai, dan tomat—di lahan atau pekarangan kosong,” sebutnya.
Selain itu, HLM juga menekankan perbaikan tata kelola kinerja TPID, termasuk kepemimpinan langsung kepala daerah dalam rapat TPID, percepatan pengesahan Peta Jalan TPID, serta implementasi digital farming dan penggunaan bibit unggul guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan strategis.
Pada aspek TP2DD, disepakati penyusunan Roadmap Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026–2028 di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagai tindak lanjut berakhirnya Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2021–2025.
Upaya lain meliputi peningkatan implementasi kriteria Championship 2026, penyelenggaraan HLM secara berkala, serta optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam realisasi belanja daerah.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diwajibkan menggunakan KKPD, serta mendorong ASN menjadi role model digitalisasi dengan mengadopsi mobile banking dan QRIS Bank Sulselbar.
HLM ini mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HBKN Ramadan–Idulfitri 2026 serta Sinergi Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan”.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Kepala Bank Indonesia Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda, unsur Forkopimda Sulsel, pimpinan instansi vertikal, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta tamu undangan lainnya. (*)
