INFOKINI.ID, MAKASSAR – Keinginan ratusan massa dari Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Makassar untuk bertemu dengan Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin, harus kecewa. Ini lantaran Prof Rudy saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengurus dana hibah bagi para pelaku pariwisata, terutama hotel dan restoran.
Sebelumnya, massa AUHM melakukan aksi didepan Balaikota Makassar, Rabu (10/2/2021). Mereka menolak kebijakan pemerintah mengenai Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang hingga 23 Februari 2021.
Massa AUHM akhirnya ditemui oleh Kabid Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Makassar, Haeruddin Thamrin, sebagai perwakilan Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin.
Haeruddin menjelaskan, saat ini Prof Rudy sedang berada di Jakarta, untuk menemui Kementerian Pariwisata dan Kementerian Keuangan, dalam rangka pencairan dana hibah pariwisata.
“Saya mewakili Pj Wali Kota menyampaikan permintaan maaf, karena beliau tidak dapat bertemu langsung, dikarenakan Pak Pj harus ke Jakarta pukul 3 subuh tadi, bersama Pak Anggiat Sinaga, untuk mengurus dana hibah,” ujar Haeruddin.
Namun, ia berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi ke Prof Rudy setibanya di Makassar.
“Saya berjanji akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan, dan mengakomodir agar teman-teman bisa diundang langsung bertemu Pak Pj di rumah jabatan,” terangnya.
Tuntutan Massa AUHM
Saat mendatangi Balaikota Makassar, massa AUHM dengan membawa spanduk bertuliskan “Prokes Ketat, Corona Kurang, Edaran Lanjut… Kami Kelaparan.”
Sebagai bentuk protes, mereka memainkan musik DJ. Massa mengaku, selama Pj Wali Kota belum menemui mereka, maka mereka akan terus memainkan musik.
Ketua AUHM Makassar, Zulkarnain Ali Naru meminta Pj Wali kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin mencabut surat edaran, sebab dianggap tidak adil.
“Karena jam operasional itu dibatasi. Perlu kita ketahui, tempat hiburan itu ada yang buka jam 8 malam tutup jam 10, itu kan tidak efektif,” terangnya.
Yang kedua mereka meminta Perwali 51 dan 53 tetap dijalankan dengan satu syarat, yaitu jangan pilih kasih, jangan diskriminasi. Warkop semua diawasi, bukan hanya THM.
“Tidak akan mungkin melandai ini covid kalau pembatasan malam saja, sementara kontrol pagi dan di siang hari tidak dilaksanakan,” terangnya.
Untuk itu, Zul berharap tempat hiburan tetap dibuka tapi diawasi dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Kami siap, disiapkan tempat dua atau tiga orang dari Satgas atau Satpol PP. Kalau menemukan ada yang over kapasitas silakan kami ditindaki. Ini mengingat banyak pekerja hiburan malam yang butuh makan. Sementara mereka yang buka siang, buka pagi, buka malam enak,” ungkapnya.
Zul mengatakan usaha hiburan malam di Makassar ini ada tiga jenis usaha hiburan. Pertama rumah bernyanyi keluarga, korekean umum, ada bar dan pap. Menurutnya, hal tersebut bisa diaturkan jadwalnya.
“Rumah bernyanyi bisa buka dari pagi sampai jam 9 atau jam 10 malam, selebihnya karaoke silakan buka jam 1 sampai jam 2 malam. Bar dan pap kalau ditutup karaoke bisa buka jam 3, itu yang kami minta. Kan ada kajian-kajian, jangan membuat aturan sepihak,” tuturnya.
“Kemarin memang saya dilibatkan tetapi tidak ada solusi, kita cuman diundang mendengarkan. Kita punya keluhan, tidak ditanggapi,” lanjutnya.
Menurutnya, jumlah tempat hiburan yang resmi di Makassar ada 102 dari 118. “Ada yang sudah tutup karena ada yang bangkrut,” sebutnya.
Zul mengatakan jika mereka tidak ditemui dan tak ada solusi, mereka akan menginap. Pasalnya, besok mereka akan menggelar aksi lagi di Kantor Gubernur Sulsel.
“Dan ini kami jamin sebenarnya kita mau turunkan kekuatan 2.500 tetapi koordinasi aparat kepolisian tidak diizinkan, kita juga menghargai. Tadi subuh sudah kita koordinasi tapi harus dibatasi satu tempat minimal 20 orang,” sebutnya.
Dia mengatakan, Pj Wali Kota memang ditunjuk oleh gubernur, tidak dipilih oleh rakyat. Karena itu dirinya memakluminya.
“Tidak dipilih oleh rakyat Makassar. Jadi, menurut saya wajar kalau dia tidak merasakan susahnya hidup warga Makassar. Utamanya, kita di tempat hiburan. Padahal kalau dia dipilih oleh rakyat, dia tahu kita ini sumber PAD, sumber tenaga kerja terbesar, sedangkan kita bisa menghidupi beberapa unsur lain,” tutupnya.
