INFOKINI.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan mengulang seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama atau setara eselon II yang sebelumnya telah dilakukan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar.
Pasalnya, Danny menilai tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Bahkan, ia telah mempertimbangkan bersama Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi.
Padahal, tiga nama dengan nilai tertinggi di masing-masing jabatan sudah ada. Namun, Danny tetap akan mengulang lelang jabatan tersebut.
“Saya umumkan kepada kita semua, dan semua kepada khalayak. Semua usulan masing-masing 3 alternatif. Saya tidak memilih salah satupun. Sehingga, saya memerintahkan lelang jabatan (diulang), sesuai dengan undang-undang,” ucapnya, saat menghadiri rapat koordinasi Pemerintah Kota Makassar dalam rangka pengarahan Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, di Ruang Sipakatau lantai II, Balaikota Makassar, Senin (1/3/2021).
Untuk itu, kata Danny panitia seleksi (Pansel) akan dirombak kembali dan akan segera menyusul.
“Dan segera menyusul pansel yang adil melibatkan semua orang. Sekali lagi dari semua lelang jabatan, tidak satupun. Serta banyak tidak sesuai dengan aturan. Banyak pertimbangan sehingga tidak memilih 3 orang tersebut,” ucapnya.
Berdasarkna penilaiannya, dari beberapa yang mendaftar sebelumnya banyak yang tidak lolos. Sehingga, Ia tetap akan mengulang lelang jabatan tersebut.
“Saya melihat sebenarnya banyak yang tidak lolos disitu, kenapa dia lulus? Dan itu sekali lagi, kami tidak memilih satupun. Sehingga, kalau tidak memilih. Biasanya pengulangan lelang jabatan. Silakan, yang lain kalau mau ikut,” tuturnya.
Sebelumnya, DPRD menanggapi pelaksanaan lelang jabatan eselon dua yang digelar pemerintahan di Makassar.
Dianggap belum terlalu mendesak seiring bakal dilantiknya pimpinan yang baru.
Ketua Komisi A DPRD Makassar Supratman menyampaikan kesimpulan itu dalam rapat kerja bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat.
Dia mengaku khawatir hasil lelang tidak diakomodir wali kota terpilih.
“Dalam waktu yang hanya beberapa bulan masa Pj Wali Kota Makassar akan berakhir. Maksud saya kasih lah kesempatan pada wali kota terpilih untuk menyusun kabinetnya sendiri,” ujarnya saat ditemui usai rapat di gedung DPRD Makassar, Selasa (16/2/2021).
Legislator juga menyoroti anggaran lelang yang mencapai Rp 600 juta. Anggaran yang tersedia belum mencukupi.
Untuk menutupi kekurangannya, Pemkot Makassar berencana untuk mengeluarkan SK Parsial. Hal tersebut ditentang oleh DPRD Makassar.
“Maksud saya SK parsial itu dikeluarkan pada saat urgen. Nah ini lelang jabatan bukan hal yang penting, bukan juga kewajiban untuk kita lakukan kenapa mesti harus mengeluarkan SK parsial untuk hal seperti itu,” ujarnya.
Belum lagi persoalan pendaftarnya yang ternyata belum mencukupi. Di samping itu, dewan menyoroti banyaknya peserta yang dari luar Makassar, padahal ASN di internal Pemkot Makassar juga banyak yang memiliki kompetensi.
“Persoalan peserta yang minim juga, artinya lelang jabatan ini kurang peminatnya. Karena mungkin tahu aturan. Padahal ASN kita juga cukup banyak,” ujarnya.
