Infokini.id, Jakarta– Sejumlah Pemerintah Daerah menyatakan menutup sementara seluruh akses masuk keluarnya masyarakat, termasuk pelabuhan. Pemda yang sudah menyatakan penutupan diantaranya, Provinsi Papua (Jayapura, Timika, Agats, Merauke, Nabire, Biak, Serui), Papua Barat (Sorong, Manokwari, Kaimana, Fakfak, Wasior), Maluku (Saumlaki, Namrole, Sanana, Dobo), Kalimantan (Batulicin, Bontang), Nusa Tenggara (Waingapu, Larantuka), Sumatera (Blinyu, Tanjung Pandan), Sulawesi (Awerange, Bitung) dan Kepulauan Riau (Letung, Tarempa). Dan untuk ini, sejumlah calon penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket di masa penutupan pelabuhaan juga dapat membatalkan tiket perjalanan dengan pengembalian uang tiket (refund) sebesar 100 persen dan penukaran dapat dilakukan di loket PT Pelni. Pelni juga akan menurunkan penumpang di pelabuhan awal atau pelabuhan selanjutnya bila pelabuhan tujuan penumpang telah ditutup. Ini dijabarkan Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni (Persero), Yahya Kuncoro menjelaskan dalam rilis.
Kondisi penutupan pelabuhan pada beberapa wilayah di Indonesia sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus COVID-19 ini disikapi, PT Pelni (Persero) dengan melakukan penyesuaian terhadap strategi pola operasional pada beberapa kapalnya. Yahya Kuncoro menyebutkan beberapa kapal penumpang yang terdampak adalah KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Nggapulu, KM Dorolonda, KM Dempo, KM Labobar, KM Sinabung, KM Tidar, KM Leuser, KM Tilongkabila, KM Tatamailau, KM Sirimau, KM Bukit Raya, KM Lawit, KM Kelimutu, KM Pangrango, KM Sangiang, KM Egon serta KM Binaiya. “Hingga kini, kapal kami diperbolehkan untuk sandar hanya untuk kebutuhan bongkar muat barang, yaitu sembako dan cargo. Tetapi tidak untuk aktifitas naik turun penumpang. Demi keamanan bersama, Pelni mematuhi kebijakan yang berlaku,” jelas Yahya.
Penutupan beberapa pelabuhan, diakui Yahya berdampak pada pelayaran kapal-kapal pelni baik itu kapal penumpang maupun kapal perintis. Pelni juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan terkait alternatif rute, sehingga kegiatan operasional tetap berjalan. “Seluruh rute kapal yang dioperasikan oleh Pelni merupakan penugasan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Manajemen juga terus mengusahakan agar dapat memberikan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat di Indonesia,” tambahnya.(lin)
