INFOKINI.ID, GOWA – Massa yang silih berganti mendatangi kantor DPRD Gowa menyuarakan aspirasi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, diminta untuk bersabar. Ketua DPRD Kabupaten Gowa, H Rafiuddin Raping, memastikan bahwa seluruh aspirasi organisasi kemahasiswaan dan masyarakat akan dikawal DPRD Gowa hingga ke pusat.
Rapiuddin juga meminta, agar seluruh masyarakat bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis. Karena, hingga saat ini, isi dari Undang-Undang yang menuai protes besar-besaran inipun belum ada di tangan DPRD kabupaten.
Begitu draft UU tersebut diterima, papar Rafiuddin, pihaknya menggaransikan akan sangat terbuka kepada masyarakat, baik dalam membagikan draft tersebut hingga mengawal aspirasi untuk diteruskan ke pusat.
“Kami siap mengawal aspirasi masyarakat hingga ke pusat. Tapi bersabarlah dulu karena bahkan draftpun belum kita terima. Dan sampai saat ini, kita belum tahu secara pasti apa saja isi draft tersebut,” katanya, saat menemui massa yang melakukan aksi demo di DPRD Gowa, Selasa (13/10/2020) siang.
Namun menurutnya, dari rapat virtual dengan seluruh DPRD dan beberapa menteri tadi pagi, draft yang disampaikan isinya tak seperti yang beredar. Justru malah berdampak sangat baik bagi masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan kerja dan kepentingan karyawan.
“Tapi kita tetap menunggu draft yang akan dikirimkan dalam waktu dekat ini, sesuai janji Mendagri. Jika ada, kami akan sangat terbuka, untuk memberikannya ke masyarakat agar bisa dengan jelas membaca dan memahami isinya,” tegas legislator partai berlambang Kabah ini.
Rafiuddin mengatakan, bahwa apa yang disuarakan tentang penolakan, pihaknya tidak bisa melakukan. “Kami tidak bisa melakukan penolakan, karena bukan kami yang buat. Demikian juga menerima, tentu bukan kapasitas kami,” tuturnya.
“Tapi yang kami bisa lakukan, mengawal aspirasi masyarakat. Karena sebagai wakil rakyat, tentu kami berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Diantaranya buruh. Kami ada karena masyarakat, dan sudah tugas kami mengawal aspirasi yang sifatnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Rafiuddin.
Rafiuddin juga memaparkan bahwa saat ini apa yang menuai protes adalah hal yang belum dilaksanakan. Karena masih sebatas draft.
“Meski infonya akan dipercepat, tetapi pembahasan ini masih bergulir sebagai pembahasan. Baru dikatakan disahkan setelah melalui Baleg dan terbitnya perpres. Jadi memang masih belum final. Kita masih menunggu draft itu juga,” kuncinya. (Elin)
