INFOKINI.ID, MAKASSAR– Inflasi dunia bergerak sangat signifikan. Indonesia, sesuai data termasuk dalam jajaran negara yang inflasinya sekitar 4 persen lebih, cukup rendah dibanding negara lain. Hal ini menjadi alasan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bersama Deputi Bank Indonesia, Pangdam Hasanuddin dan jajaran pemerintah daerah menyusun strategi bagaimana menyikapi inflasi dari kondisi global yang ada. Demikian diungkapkan Mentan Syahrul saat diwawancarai pada acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan, di Taman Muccini Makassar, Senin (24/10/2022).
Dalam kesempatan tersebut Mentan SYL memaparkan strategi Kementan dalam menghadapi krisis pangan dunia. Pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendali inflasi seperti cabai dan bawang merah, serta untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi.
Kedua, lanjutnya, pengembangan pangan substitusi impor seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu untuk substitusi gandum. Pengembangan ternak domba/kambing dan itik untuk substitusi daging sapi. Ketiga, peningkatan ekspor seperti sarang burung walet, porang, ayam, dan telur.
“Semua negara prihatin dengan kondisi yang ada dan kita harus memberikan prioritas yang utama. Pertanian itu untuk makan dan tidak bisa ditunda-tunda karena ini urusan makan rakyat,” jelasnya.
Mantan Gubernur Sulsel ini menambahkan rantai distribusi pangan yang panjang mengakibatkan harga sampai ke konsumen tinggi. Oleh karena itu, rantai distribusi pangan harus disederhanakan sehingga mengurangi pihak yang mempengaruhi harga pangan.
Terkait strategi ketahanan pangan, Pangdam Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso menyebut GNPIP sudah lama dilakukan oleh Kodam XIV/Hasanuddin dan jajarannya, sehingga pihaknya hanya tinggal mensinergikan dengan stakeholder yang ada.
“Hari ini telah dilaksanakan Nota Kerjasama antara Kodam XIV/Hasanuddin dengan Bank Indonesia. Kita di jajaran TNI Angkatan Darat sudah ada perintah dari Bapak Kasad Jenderal TNI Dr Dudung Abdurrachman, terkait masalah ketahanan pangan, mengurangi inflasi, kerjasama antar daerah, dan lain-lain. Dukungan total harus kita berikan kepada pemerintah daerah,” jelas Mayjen Totok Imam, usai pencanangan GNPIP.
Pangdam juga menegaskan, bahwa setelah kegiatan ini, yang diperlukan adalah semakin menggencarkan aksi di lapangan. “Kita semua tinggal gencarkan aksi di lapangan. Saat ini kita sudah jalan dengan program ketahanan pangan, pembuatan bioflok untuk ikan, pembuatan polibag tanaman hortikultura dan lain-lain. Di jajaran Kodam XIV/Hasanuddin tinggal kita sinergikan.
Terkait strategi menghadapi inflasi juga disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Doni Primanto Joewono. Menurutnya kick off GNPIP menjadi upaya BI dalam pengendalian inflasi pangan di daerah sekaligus aksi nyata bersama, dalam mendukung extra effort pengendalian inflasi pangan dari sisi hulu-hilir. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022.
“Proyeksi inflasi kita 6 hingga 7 persen sampai akhir tahun. Oleh karena itu, kita harus sama-sama menurunkan itu karena bisa menurunkan daya beli masyarakat dan mampu berdampak pada kesejahteraan masyarakat kita,” jelasnya, sembari menyebutkan berbagai upaya BI untuk mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan menjaga pasokan dan kelancaran distribusi barang, serta penguatan ketahanan pangan.
Doni juga mengatakan, pentingnya komitmen, sinergi dan kolaborasi antara BI dan pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah untuk menjalankan berbagai program yang bermanfaat bagi pengendalian inflasi.
“Untuk menahan tingkat inflasi Indonesia, bank melakukan beberapa upaya diantaranya menaikkan suku bunga, menjaga kestabilan nilai tukar, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah serta membantu menjaga pasokan pangan. Semoga kedepan upaya kita mampu mengendalikan inflasi dengan baik,” tutup Doni.
Turut hadir, jajaran eselon 1 Kementan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (BPN) Gusti Ketut Astawa , Gubernur Sulawesi Selatan diwakilkan Kepala Dinas TPHBun Imran Jausi serta seluruh bupati dan walikota se-Sulawesi Selatan.(*)
