INFOKINI.ID, MAKASSAR– Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap serapan anggaran agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2025 berjalan sesuai target tanpa koreksi di APBD Perubahan.
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna Jawaban Wali Kota Makassar terkait Ranperda APBD Pokok 2025 di Sekretariat DPRD Kota Makassar, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sulsel, Senin (18/11/2024).
Anwar Faruq mengakui, serapan belanja dan pendapatan Pemkot Makassar kerap kali tak terkejar sesuai target. Hasilnya, APBD harus dikoreksi, dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan.
Tahun anggaran 2024 misalnya, pada APBD Pokok disepakati Rp5,73 triliun, namun terkoreksi di APBD perubahan menjadi Rp5,29 triliun.
“Fungsi monitoring dan evaluasi (monev) kita yang mau diperbaiki,” ucap Anwar Faruq.
Pada APBD 2025, program infrastruktur diharapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya jalan dan drainase, layanan pendidikan hingga kesehatan.
“Paling penting adalah infrastruktur, sekarang ini masih banyak genangan atau banjir yang dan di masyarakat, kemudian diperparkiran, peningkatan pelayanan dan perbaikan dari kualitas pendidikan dan kesehatan, harapan kedepan lebih bagus lagi,” paparnya.
Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kota Makassar dirancang mencapai Rp5,7 triliun.
Rancangan tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 5,4 triliun lebih dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 5,7 triliun lebih. Dengan begitu, APBD Kota Makasaar mengalami defisit sebesar Rp 300 miliar.
Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar Irwan Rusfiady Adnan memaparkan, defisit tersebut direncanakan akan ditutupi melalui surplus pembiayaan netto sebesar Rp 300 miliar.
“Sehingga silpa tahun berkenaan bernilai nihil,” ucap Irwan Adnan.
Lanjut Irwan, rancangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Makassar pada 2025, direncanakan sebesar Rp 2,4 triliun lebih.
Jika dibandingkan dengan target penerimaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2,3 triliun lebih, maka terdapat peningkatan sebesar Rp100 miliar lebih atau sebesar 4,2 pesen. (**)
