INFOKINI.ID, MAKASSAR – Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam bertindak sebagai keynote speaker dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Literasi Politik dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa 2021” yang digelar Direktorat Intelkam Polda Sulawesi Selatan di Hotel Harper, Jalan Perintis, Makassar, Senin (24/5/2021).
FGD diikuti juga Ketua KPU Sulsel Faisal Amir, Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi, dua akademisi Andi Ali Armunanto dan Luhur A Priyanto, juga Ketua Apdesi Sulsel Sri Rahayu Asmi.
Hadir pula Dir Intelkam Polda Sulsel Kombes Pol. Drs. Dwi Suryo Cahyono, SIK selaku tuan rumah serta para pejabat utama Polda Sulsel.
Selain itu, FGD ini diikuti para Kapolres jajaran Polda Sulsel yang melaksanakan pengamanan Pilkades via vicon zoom.
Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Drs Merdisyam menyampaikan bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi yang sangat merakyat, dan memiliki masalah yang sangat komplit.
“Tingkat kerawanan dan keamanan Pilkades begitu komplit. Kerawanannya cukup tinggi, money politik rawan terjadi. Nepotisme sudah membudaya dan kolusi sulit dihindari,” ujar Merdy.
“Dalam kesempatan ini saya menyampaikan saran, agar kedepan bisa ada regulasi, aturan atau payung hukum yang bisa mengatur Pilkades. Sehingga, ada penyelenggara, pengawas dan tentu kalau ada sengketa bisa diselesaikan secara baik,” tuturnya.
Meski begitu, Merdy dan jajarannya berupaya mengamankan agar Pilkades yang akan diikuti 852 desa dan mensukseskan hingga selesai digelar dan terpilih kepala desa sesuai diinginkan warganya.
“Jajaran Polres yang menjadi penanggung jawab Pilkades agar melakukan pemetaan kerawanan. Kepada para calon kepala desa (Cakades), silakan berkompetisi tetapi jaga kondusifitas Kamtibmas di wilayahnya masing-masing,” demikian jendral berpangkat bintang dua itu.
Sementara itu, Ketua KPU Sulsel Faisal Amir menyampaikan sebetulnya pihaknya tidak punya tanggung jawab dalam Pilkades. Menurutnya, tak ada regulasi yang mewajibkan.
“Ini tugas moral saja, kita ingin membuat demokrasi kita lebih baik mulai dari bawah yaitu di desa. Tetapi kalau ke depan pembuat aturan mewajibkan KPU melaksanakan itu, kita sebagai pelaksana undang-undang tentu siap,” tuturnya.
Soal money politik di desa, kata akademisi Unismuh Luhur A Priyanto sulit dihindari. Bahkan kata dia, anggota DPRD dan kepala daerah dalam hal ini bupati bisa saja akan menjadi sponsor utama bagi calon kepala desa.
“Kita tidak pernah serius dalam menyelesaikan money politik itu. Berbagai aturan dan lembaga hadir, tetapi tidak menyelesaikan, justru semakin massif, ini perlu gerakan sosial secara sadar,” kata Luhur.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E. Zulpan menjelaskan, Pilkades Serentak Tahun 2021, tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri. Selain melaksanakan pengamanan Pilkades, juga harus mengantisipasi penyebaran Covid-19.
“Kita harus bekerja keras bagaimana pelaksanaan Pilkades serentak berjalan aman dan lancar serta protokol kesehatan diterapkan dalam setiap rangkaian Pilkades untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” jelas Kabid Humas.
