INFOKINI.ID, MAKASSAR– Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bekerjasama Kejaksaan Tinggi Negeri Makassar melaunching Kecamatan Biringkanayya sebagai mitra binaan Kejaksaan Negeri Makassar. Ini disebut Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, sebagai langkah kongrit Pemkot Makassar untuk memulihkan ekonomi masyarakat beriringan dengan pemulihan kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengatakan, saat ini kita menghadapi dua kondisi darurat yang harus segera diselesaikan, yaitu menjaga kesehatan masyarakat terhadap potensi penularan Covid-19 dan masalah ekonomi yang harus di selesaikan secara simultan. “Kita hadapi dua kondisi darurat. Momentum ini sangat tepat disamping melaksanakan penanganan wabah Covid-19 harus dibarengi langkah-langkah strategis pemulihan ekonomi. Kita harap stimulan perbaikan ekonomi bisa tepat sasaran sesuai regulasi yang ada,” pungkas Prof Rudy.
Menurutnya setelah ini terlaksana dengan baik, pihak Kejari Makassar akan terus melakukan pendampingan, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan penyaluran modal usaha tersebut. “Kita terus memfasilitasi dan mendorong koperasi dan UKM untuk mendapat bantuan. Termasuk memberikan pengawasan, penyuluhan dan penerangan hukum. Sehingga dalam realisasi pelaksanaan tidak terjadi adanya penyimpangan,” jelas Prof Rudy, di Kampung Nelayan Untia Biringkanayya Senin 14/9/2020.
Senada dengan Rudy, Kepala Kejaksaan Negeri Makasar, Andi Sundari mengatakan, peresmian Kecamatan Biringkanayya sebagai mitra binaan Kejari Makassar berdasarkan petunjuk dan arahan dari Pimpinan Kejaksaan Agung, sebagai langkah mendukung pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah kondisi pendemi Covid-19.
Saat ini pemerintah pusat melalui lembaga perbankan paparnya, sedang menyiapkan dana bantuan bunga rendah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp35,2 triliun. Saat ini pihak kejaksaan melakukan pengumpulan data dari lembaga pengelola dana bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari perbankan. “Ada 10 UKM telah direkomendasikan untuk dilakukan validasi serta verifikasi guna mendapatkan bantuan. Hal ini disambut baik oleh BRI dan BJB untuk bisa bekerjasama merealisasikan program ini,” ujarnya.(Nurhidaya)
