INFOKINI.ID, JAKARTA– Kodam XIV/Hasanuddin siap membantu dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Hal ini ditegaskan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, saat dihubungi usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana (PB) Tahun 2023, yang diselengarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta Internasional Expo Kemayoran. Rakornas bertema ‘Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana” ini diikuti sejumlah pejabat tinggi TNI-Polri serta pejabat pemerintah daerah dari seluruh tanah air ini dibuka langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (2/3/2023).
“Sebagai salah satu unsur Forkopimda yakni wilayah Sulsel, Sulbar dan Sultra (Sulselbatra), seluruh jajaran Kodam Hasanuddin selalu siap untuk membantu dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. “Penanganan tersebut saat ini memang memerlukan perubahan paradigma dari responsif menjadi proaktif, dimana tidak sekedar melaksanakan kegiatan saat bencana terjadi atau pada tahap tanggap darurat. Karena justru yang utama adalah bagaimana pencegahan dan mitigasi. Penanggulangan bencana itu mulai dari awal hingga proses akhirnya,” jelas jenderal bintang dua ini, saat dihubungi Jumat (3/3/2023).
Pangdam juga menjelaskan, bagian dari penanggulangan bencana juga meliputi penguatan organisasi yang ada, sistem koordinasinya dilatihkan, pembuatan bangunan atau gedung yang anti gempa, regulasi terkait bencana juga harus ditaati, pembuatan dan penyiapan titik kumpul dan lokasi posko, edukasi bencana di semua lini dan pelatihan, serta komitmen stake holder dalam penanggulangan bencana. “Jadi semua tidak bersifat instant dan bantuan sesaat. Penanggulangan bencana ini harus disiapkan dari awal hingga proses akhirnya. Dari hulu sampai dengan hilir harus sudah diantisipasi sejak dalam perencanaan RKA dan berkelanjutan. Termasuk juga perlunya komitmen stake holder beserta komponen bangsa lain yang dikenal dengan istilah penta helix, harus bersama-sama dan bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.Tentunya harapan saya, adanya kesetaraan dalam dukungan dana serta alutsista. Sarpras sejauh ini sudah ada dan sudah digunakan saat terjadi bencana. Hanya saja, jika titik bencana tersebut banyak, maka alutsista yang ada menjadi terbatas,” jabar orang nomor satu di Kodam Hasanuddin.
Mayjen Totok juga menambahkan, salah satu dari 7 perintah harian Kasad, di dalamnya berisi komitmen TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan sinergitas dengan pemerintah, polri dan komponen bangsa lainnya, dalam rangka menyukseskan program pemerintah. “Terlebih jika itu merupakan bencana, TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat, apapun bentuknya dan senantiasa menjadi solusi,” ujarnya.(*)
