INFOKINI.ID, MAKASSAR– Netralitas TNI dalam proses demokrasi Pemilu 2024 merupakan hal yang tak bisa ditawar. Sehingga diharapkan tidak ada pihak yang mendekati dan menarik TNI ke ranah politik. Hal ini ditegaskan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, saat memberikan pengarahan pada Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri, yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulsel, di Hotel Santika Makassar, Kamis (7/9/2023). Bahkan orang nomor satu di Kodam Hasanuddin ini juga memaparkan kondisi faktual, kesiapan Kodam XIV/Hsn dalam melaksanakan pengamanan pemilu dan menjaga netralitas TNI pada Pemilu Tahun 2024 mendatang.
“Kuatkan sinergitas semua stakeholder di wilayah untuk bersama mengawal proses pesta demokrasi Pemilu 2024 agar damai dan aman. Tingkatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi guna mengeliminir kerawanan, agar tahapan pemilu dapat berjalan baik. Jaga netralitas ASN, TNI Polri dalam Pemilu 2024 dan jaga persatuan dan kesatuan untuk NKRI. Jangan lupakan komitmen dan kebersamaan, guna mewujudkan Pemilu yang betul-betul menjadi pesta demokrasi Rakyat. Saya mengapresiasi langkah Bawaslu yang telah mengundang kami TNI, Polri, ASN, untuk mengawal bagaimana netralitas pada Pemilu. Sengaja saya hadir sendiri, karena saya ingin menjelaskan langsung karena saya anggap forum ini sangat penting,” tegas jenderal yang merupakan lulusan terbaik Seskoad tahun 2002.
Pada kesempatan ini pula Mayjen Totok mengusulkan untuk membentuk Posko bersama, apakah di KPU, Bawaslu, Kejaksaan, atau di tempat lain sebagai tempat dalam membahas atau mengevaluasi konsep ke depannya dengan harapan Sulsel dapat lebih cepat diprediksi, permasalahan terkait dengan faktor keamanan yang dapat menghambat jalannya Pemilu 2024.
Kehadiran mantan Gubernur Akmil pada sosialisasi ini juga merupakan bentuk komitmen Mayjen Totok, untuk menjalin sinergitas dalam mengamankan dan menyukseskan gelaran Pemilu 2024 di wilayah Sulsel, serta dalam upaya menghadirkan kondisi lancar, aman dan damai menuju terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli juga mengungkapkan hal senada dengan pangdam. Menurutnya dalam setiap Pemilu, yang perlu dikuatkan adalah netralitas. Dalam kegiatan ini, Ia mengajak bagaimana semua pihak untuk saling mengingatkan terkait aturan dan mekanisme yang akan diterapkan dalam Pemilu.(*)
