INFOKINI.ID, MAKASSAR– Seorang staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Makassar, Yusran, mengaku terkejut setelah menerima surat mutasi mendadak ke Kantor Kecamatan Biringkanaya.
Surat tertanggal 26 September 2024 itu diduga ditandatangani langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Mutasi ini memicu spekulasi adanya unsur politik menjelang pencoblosan Pilkada pada 27 November mendatang. Ketua DPRD Makassar, Supratman, menilai mutasi ini mengundang tanda tanya besar.
“Kami mendapat informasi adanya mutasi di Disdukcapil yang diduga ditandatangani oleh Pj Sekda Firman Pagarra. Kami mempertanyakan urgensinya, apalagi ini dilakukan jelang pencoblosan Pilkada,” ujar Supratman, Kamis (3/10/2024).
Supratman menambahkan bahwa DPRD sebagai lembaga pengawasan memiliki hak untuk meminta klarifikasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. “Kami meminta penjelasan dasar kebijakan ini, terlebih jika diduga ada muatan politik,” tegasnya.
Dugaan Yusran dan Kronologi Mutasi
Yusran menduga mutasi ini terkait langkahnya mengingatkan pegawai kontrak agar tetap netral dalam Pilkada. Ia mengaku sebelumnya memanggil beberapa pegawai kontrak yang diduga mendapatkan pengarahan untuk mendukung salah satu calon.
“Saya hanya mengingatkan mereka agar tidak terlibat politik praktis. Netralitas itu penting, terutama di instansi seperti Dukcapil,” ungkap Yusran.
Namun, tak lama setelah itu, ia menerima surat mutasi tanpa sepengetahuan Kepala Disdukcapil Makassar. “Saya kaget karena tidak ada evaluasi atau laporan dari pimpinan langsung saya, Kepala Disdukcapil. Tiba-tiba saya dimutasi,” tambah Yusran.
Dalam surat tersebut, Yusran diberhentikan dari jabatan Pengawas Kependudukan Disdukcapil dan dipindahkan ke posisi Pengelola Data di Kecamatan Biringkanaya.
“Jika saya salah karena bersikap netral, saya terima. Tetapi keputusan ini seharusnya berdasarkan evaluasi Kepala Disdukcapil, bukan dari pihak lain,” ujar Yusran dengan nada kecewa.
Tantangan Netralitas Jelang Pilkada
Yusran menekankan pentingnya menjaga netralitas di lembaga pemerintahan seperti Disdukcapil, terutama menjelang Pilkada. Ia khawatir pegawai yang terlibat politik praktis akan menciptakan polemik dan mencoreng citra lembaga.
Hingga berita ini diturunkan, Pj Sekda Makassar Firman Hamid Pagarra belum memberikan tanggapan atas dugaan adanya muatan politik dalam kebijakan mutasi tersebut. DPRD Makassar berencana memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi resmi.
Langkah ini diharapkan dapat menjawab polemik yang berkembang dan memastikan kebijakan mutasi dilakukan secara transparan tanpa tekanan politik. (**)
