INFOKINI.ID, MAKASSAR– Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sekitar dua tahun tak lagi pernah dinikmati ratusan petani di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, disikapi Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Kota Makassar. DP2 Kota Makassar mengaku tak sedikit membuat rekomendasi. Bahkan tahun 2024 lalu, tercatat ada 10 rekomendasi yang dibuat dan ditujukan ke Pertamina khusus untuk Kecamatan Manggala. Rekomendasi itu dibuat DP2 sebagai syarat untuk mendapatkan barcode bm bersubsidi dari Pertamina. Sementara meski rekomendasi telah dibuat, tapi barcode pertamina juga tak kunjung ada.
Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Evy Aprialti, saat dihubungi, Rabu (30/4/2025). “Entah ini pihak pertamina, kalau bbm subsidi untuk nelayan mudah sekali. Dinas pertanian hanya mengeluarkan surat rekomendasi teknis terhadap KT yg layak menerima subsidi BBM Alsintan.
Sementara barcode itu dikeluarkan pertamina, tapi qplikasinya sulit diakses oleh kelompok tani. Kalau rekomendasi, sudah kami berikan sejak tahun lalu. Bahkan di tahun 2024, ada 10 surat rekomendasi dibuat untuk Kecamatan Manggala,” jelas Evy, dalam whatssap, Rabu (30/4/2025).
Evy mengakui untuk tahun 2025, memang pihaknya belum membuat rekomendasi kembali. “Untuk tahun 2025, belum ada rekomendasi yang dibuat. Tetapi kita tetap akan buatkan rekomendasi untuk kelompok tani. Pihak dinas, tentu terus koordinasi dengan pihak pertamina terkait bbm subsidi tersebut. Adapun kendala administrasi kelompok jika memang ada, DP2 akan berkoordinasi dengan penyuluh kecamatan atau kelurahan untuk membantu apa yang menjadi hambatan hingga ke pihak pertamina,” jelasnya.
Sedangkan dari pihak Pertamina belum ada respon, terkait keluhan ini. Namun sebelumnya, dari percakapan antara Lurah Tamangapa, Pesawatro dan pengelola SPBU Tamangapa, Anto, disebutkan bahwa pihak SPBU siap melayani jika memang ada barcode. Namun hingga saat ini memang tidak ada kuota BBM untuk melayani barcode bagi petani di Tamangapa. “Kami hanya menjalankan, kalau memang ada barcodenya kamis siap melayani,” ujarnya singkat dalam percakapan dengan Lurah Tamangapa.
Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan petani yang tergabung pada 11 Kelompok Tani (Poktan) di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar menjerit. Pasalnya setelah sistem kupon yang dibagikan untuk mendapatkan bbm bersubsidi bagi berbagai alat pertanian yang digunakan dihapuskan, ratusan petani tak lagi merasakan bbm bersubsidi itu. Sehingga hampir dua tahun belakangan ini, bbm solar yang digunakan pada sejumlah alat pertanian menggunakan solar non subsidi. Dan upaya untuk menekan besarnya biaya, para petani terpaksa menyiasatinya dengan membeli solar pada pihak lain yang menjualnya dengan harga Rp10.000/liter.
Menanggapi keluhan para petani, Lurah Tamangapa, Pesawatro mengungkapkan keprihatinannya terhadap kendala yang dihadapi ratusan petani di wilayahnya. Menurutnya, apa yang dialami petani merupakan jalan buntu. “Tak ada jalan. Karena selain ke Pertamina, petani juga sudah mengadu ke DPRD. Padahal di Tamangapa ini, potensi lahan di sektor pertanian sangat besar, yaitu 300 hektar, meskipun yang aktif untuk sementara hanya 200 hektar lebih. Kalau dari pihak kami, hingga saat ini kendala itu yang menjadi prioritas bahan diskusi bersama tripilar, bagaimana bisa membantu petani di wilayah untuk mendapatkan bbm bersubsidi. Kami dalam posisi mencari jalan terbaik agar permasalahan yang masih terus dikeluhkan petani bisa segera teratasi. Masalah ini sudah pernah disampaikan ke Pertamina, tetapi mungkin masih ada regulasi lain yang belum terpenuhi. Inilah yang akan kami cari solusinya. Karena dari pihak Pertamina menyerahkan kembali ke dinas yang terkait,” ujar Pesawatro, yang menambahkan bahwa hasil panen mencapai 6,8 ton perhektar.
Kendala bbm subsidi yang tak kunjung ada diakui salah seorang petani, sekaligus Ketua Poktan Batu Kandawari, Sudirman Dg Siama. “Tak pernah lagi dapat solar bersubsidi setelah tidak menggunakan kupon. Sekarang harus barcode untuk bisa dapat solar bersubsidi. Upaya untuk mendapatkannya sudah dengan berbagai cara, termasuk meminta arahan dari Pertamina, mengadu ke DPRD Makassar dan juga berkoordinasi ke Dinas Perikanan dan Pertanian. Semua tak ada hasil. Sementara di kecamatan lain, petani bisa dapat solar bersubsidi. Sementara kami, tidak tahu kendalanya dimana, karena kami juga sudah coba daftar tapi tidak bisa,” jelas Sudirman.(*)
