INFOKINI.ID, MAKASSAR—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menyorot kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal menangani persoalan-persoalan krusial masyarakat, Sabtu (10/05/2025).
Salah satu isu yang mencuat adalah lemahnya pengawasan perizinan usaha dan maraknya keberadaan gudang ilegal di dalam kota yang terus menuai keluhan warga.
Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi, mengungkapkan pihaknya memantau lebih dari 30 OPD, namun masih banyak yang belum bergerak secara optimal.
“Ada lebih dari 30 OPD yang kami pantau, namun masih banyak yang belum bergerak maksimal. Kasus perizinan yang lemah dan gudang dalam kota menjadi sorotan utama kami,” ujarnya belum lama ini.
Andi Pahlevi juga menyoroti rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha terkait perbedaan fungsi antara toko dan gudang.
“Pemerintah seharusnya intens melakukan edukasi. Ketidaktahuan masyarakat bukan alasan untuk membiarkan pelanggaran terus terjadi,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah kota perlu mengambil langkah konkret dan lebih proaktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, agar pelanggaran perizinan serta penyalahgunaan fungsi usaha tidak lagi menjadi persoalan berulang di Makassar. (*)
