INFOKINI.ID, MAKASSAR – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel melaksanakan rapat evaluasi di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo Makassar, Selasa (29/12/2020).
Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe mengatakan bahwa, dalam rapat Banggar tadi pihaknya meminta agar dana Biaya Tidak Terduga (BTT) dapat ditingkatkan.
“Sekarang ini di posisi 150 miliar, kemungkinan kita kasih naik 200 atau 250 miliar, jadi tadi catatan saya itu,” kata Ni’matullah kepada awak media usai rapat.
Pria yang kerab disapa Ullah ini mengungkapkan bahwa, pada pembahasan rapat tadi berkembang soal anggaran untuk persiapan covid tahap kedua. Namun, tidak disepakati.
“Jangan masukkan narasi itu, kalaupun nanti suatu waktu kita pakai karena mendesak, oke. Fokus bahwa itu bencana-bencana lokal seperti longsor, banjir, angin puting beliung. Kehadiran pemerintah itu minim sekali di bencana-bencana seperti itu,” tegasnya.
Ketua Partai Demokrat Sulsel ini mengungkapkan bahwa, yang juga dipersoalkan anggota Banggar tadi salah satunya karena bantuan keuangan tiba-tiba melejit ke angka 832 miliar, padahal yang disepakati di awal itu 500 miliar.
“Ternyata 320 miliar itu bantuan dulu di jamannya Pak Syahrul namanya bantuan kesehatan gratis. Sekarang kita pakai membayar KIS atau BPJS untuk Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa, selain ditanggung oleh pemerintah pusat, 40 persennya pembayaran dari BPJS ini juga ditanggung provinsi dan 20 persennya ditanggung oleh kabupaten kota masing-masing.
“Pemerintah menanggung orang yang miskin yang tidak punya pekerjaan tidak bisa bayar BPJS kan dibayarkan oleh pemerintah,” tutur Ullah.
