INFOKINI.ID, MAKASSAR– Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan tumbuh solid hingga 31 Agustus 2026. Realisasi belanja negara di wilayah ini mencapai Rp36,34 triliun atau naik 11,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja positif APBN Anging Mammiri tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi Sulsel pada Triwulan II 2026 yang bertahan di angka 5,59 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Selain itu, inflasi daerah tetap terkendali di tingkat 2,86 persen (y-on-y) dengan neraca perdagangan yang mencetak surplus US$ 72,07 juta per Agustus 2026.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel sekaligus Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, bersama para pimpinan unit vertikal Kemenkeu memaparkan rincian kinerja fiskal tersebut dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (23/9/2026).
Hingga akhir Agustus 2026, total pendapatan negara di Sulsel terhimpun sebesar Rp9,82 triliun atau 57,23 persen dari target. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp6,82 triliun, didominasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp3,53 triliun serta Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp3,29 triliun.
Sementara itu, sektor Kepabeanan dan Cukai mencatatkan realisasi Rp163,56 miliar (43,80 persen dari target), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil menghimpun Rp2,83 triliun atau 76,43 persen dari target, didukung penuh oleh pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,89 triliun.
Dari sisi pengeluaran, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp15,88 triliun (59,18 persen dari pagu). Alokasi ini disalurkan untuk belanja pegawai senilai Rp8,46 triliun guna mendanai gaji serta tunjangan ASN, TNI/Polri, hingga tenaga pengajar; belanja barang Rp5,01 triliun pada 754 satuan kerja; belanja modal Rp2,39 triliun untuk preservasi infrastruktur jalan serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo; serta bantuan sosial sebesar Rp17,73 miliar.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga berjalan efektif dan merata dengan realisasi mencapai Rp20,46 triliun atau 72,57 persen dari total pagu Rp28,19 triliun. Penyaluran ini didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp14,39 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp4,70 triliun.
Dukungan APBN terbukti memberikan multiplier effect yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sulsel melalui berbagai program prioritas:
-
Program Makan Bergizi Gratis: Menyasar 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
-
Dukungan UMKM dan Kredit Usaha: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menembus Rp12,96 triliun kepada 181.912 debitur, didukung estimasi subsidi bunga Rp1,15 triliun yang berfokus pada sektor pertanian dan perdagangan.
-
Koperasi dan Pendidikan: Pengembangan 3.074 Koperasi Merah Putih menciptakan dampak ekonomi senilai Rp9,69 miliar. Di bidang pendidikan, 16 Sekolah Rakyat telah beroperasi dan pembangunan 9 fasilitas baru tengah berjalan dengan realisasi Rp1,47 triliun.
-
Ketahanan Pangan & Perumahan: Sektor pertanian mencatatkan produksi padi sebanyak 5,46 juta ton di atas lahan 1,04 juta hektar. Sementara untuk pemenuhan hunian layak, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah merealisasikan 11.111 unit rumah senilai Rp1,39 triliun.
Penyaluran anggaran dan stimulus fiskal yang konsisten ini diharapkan terus memperkuat daya beli masyarakat, menumbuhkan dunia usaha lokal, serta menjaga stabilitas ekonomi Sulawesi Selatan hingga akhir tahun anggaran.(*)
