INFOKINI.ID, MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menahan seorang perempuan berinisial AH yang diduga terlibat dalam kasus korupsi manipulasi kredit pada salah satu lembaga jasa keuangan di Kota Makassar. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,31 miliar lebih.
Penahanan dilakukan oleh Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel setelah AH resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan pengumpulan alat bukti.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa tujuh orang saksi, satu orang ahli, serta mengumpulkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat terkait praktik manipulasi kredit fiktif yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah,” kata Soetarmi.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan manipulasi kredit tersebut berlangsung pada Februari hingga Mei 2026. Saat itu, AH yang menjabat sebagai Kepala Unit diduga mengajukan sekaligus mencairkan pinjaman fiktif dengan cara merekayasa data dan persyaratan pengajuan kredit.
Proses pengajuan hingga pencairan pinjaman tersebut diduga dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Dari hasil penyidikan, ditemukan sebanyak 16 kredit fiktif yang berhasil dicairkan dengan total kerugian negara mencapai Rp2.315.754.000.
“Dari perbuatan culas tersebut, tersangka berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif. Tindakan manipulatif ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp2.315.754.000,” ungkap Soetarmi.
AH selanjutnya ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas I Makassar.
Kejati Sulsel juga memastikan penyidikan perkara tersebut masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.
Soetarmi menyampaikan bahwa Kepala Kejati Sulsel mengingatkan seluruh saksi yang dipanggil agar bersikap kooperatif dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan.
“Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara,” tegasnya.
Untuk mempercepat proses penanganan perkara, penyidik juga akan melakukan sejumlah langkah lanjutan, termasuk penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana dan aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Dalam perkara ini, AH disangkakan dengan Pasal 603 sebagai dakwaan primer dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsider Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kejati Sulsel menegaskan proses penyidikan akan terus berjalan guna mengungkap perkara secara menyeluruh dan membawa pihak-pihak yang bertanggung jawab ke hadapan hukum. (*)
















