INFOKINI.ID, MAKASSAR – Komisi E bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Sulawesi Selatan melakukan rapat evaluasi triwulan IV tahun 2020 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah pengawasnya.
Pada rapat kerja tersebut, ada tiga OPD yang secara bersamaan dievaluasi oleh Komisi E, diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Sosial.
Dalam rapat evaluasi itu, yang mejadi perhatian khusus oleh Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB, yakni terkait pelaksanaan realisasi rumah sakit regional secara keseluruhan yang ada di Sulsel.
Menurut Irfan, rumah sakit regional merupakan program unggulan dari Gubernur Nurdin Abdullah.
“Nah sampao saat ini kita tidak melihat bagaimana perkembangan rumah sakit regional itu, yang murni bisa kita klaim produknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Irfan, pada rapat di Ruang komisi E DPRD Sulsel, Rabu (3/3/2021).
Irfan menjelaskan bahwa, ini sudah masuk tahun kedua dan ini belum ada kejelasan. Rumah sakit di Parepare misalnya yang sudah dibantu melalui bantuan keuangan, itu belum bisa juga diklaim produk Pemprov.
“Karena statusnya belum jelas, karena pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten Parepare, otomatis pemasukannya juga masuk di Pemerintah Parepare,” tuturnya.
Sementara itu kata dia, pihak Pemprov Sulsel telah menggelontorkan anggaran keuangan yang cukup besar untuk pembangunan rumah sakit regional tersebut.
“Nah ini mungkin yang harus menjadi perhatian di rapat evaluasi ini, apalagi capaiannya masih sangat kecil,” tegas Irfan.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar, John Rende Mangontan menyoroti soal pembayaran satu kali melakukan rapid test antibodi maupun antigen yang terbilang harganya lumayan mahal.
“Tolong pak dari Dinas Kesehatan pantau hal ini, tolong dipantau karena apapun alasannya ini merupakan momok penyakit baru lagi di masyarakat,” tuturnya.
Politisi Partai Golkar ini mengaku mempunyai data terkait patokan harga yang diberikan petugas dalam melakukan rapi antigen. Menurutnya, data terakhir diperoleh itu harganya mencapai Rp 310 ribu.
“Saya punya data Pak, Rp 310 (ribu) sekarang untuk antigen, sedangkan Papua kasih di sana hanya Rp 250 ribu. Masa di Sulsel ini yang gampang menandatangkan alat-alat ini sampai semahal ini,” ungkapnya.
