INFOKINI.ID, JAKARTA– Penerimaan negara dari sektor ekonomi digital mencatatkan kinerja impresif dengan total kumulatif mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Capaian tersebut bersumber dari empat pilar utama pemungutan pajak digital, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menilai akselerasi ekonomi digital telah menggeser pola aktivitas ekonomi dan preferensi transaksi masyarakat secara fundamental. Merespons pergeseran tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten memodernisasi strategi administrasi dan pengawasan agar regulasi perpajakan tetap relevan serta mampu menangkap potensi penerimaan dari model bisnis yang terus berevolusi.
Secara komposisi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE mendominasi total penerimaan dengan kontribusi sebesar Rp46,36 triliun. Posisi berikutnya diisi oleh Pajak SIPP yang menyumbang Rp6,02 triliun, diikuti pajak transaksi fintech sebesar Rp5,5 triliun, dan pajak atas transaksi aset kripto senilai Rp2,23 triliun.
Dominasi PPN PMSE Capai Rp46,36 Triliun Hingga penutupan Oktober 2026, otoritas pajak telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN, tanpa adanya penambahan penunjukan baru maupun perubahan data sepanjang bulan Oktober. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 perusahaan telah aktif memungut dan menyetorkan PPN ke kas negara dengan akumulasi Rp46,36 triliun sejak kebijakan ini bergulir pada 2020.
Tren setoran PPN PMSE menunjukkan grafik pertumbuhan tahunan yang konsisten. Dimulai dari Rp731,4 miliar pada 2020, setoran melonjak menjadi Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, dan Rp8,44 triliun pada 2024. Kinerja tersebut terus menanjak hingga menembus Rp10,32 triliun pada 2025, serta membukukan Rp10,69 triliun hanya dalam periode Januari hingga Oktober 2026.
Kinerja Pajak SIPP dan Fintech Di lini pengadaan pemerintah, Pajak SIPP berhasil mengumpulkan Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026, yang terbagi atas setoran PPN sebesar Rp5,57 triliun dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 senilai Rp453,71 miliar. Secara historis, Pajak SIPP menyumbang Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, dan mencatatkan lonjakan signifikan sebesar Rp1,95 triliun sepanjang sepuluh bulan pertama 2026.
Sementara itu, sektor fintech mencatatkan total penerimaan Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026. Rinciannya meliputi PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun, PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, serta PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman wajib pajak luar negeri senilai Rp728,28 miliar. Kontribusi fintech tercatat sebesar Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp1,09 triliun sepanjang Januari-Oktober 2026.
Kontribusi Aset Kripto dan Penguatan Ekosistem Dari pasar aset digital, penerimaan pajak kripto terkumpul sebesar Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026, yang terdiri dari PPh Pasal 22 senilai Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar. Sejak diterapkan pada 2022 dengan setoran Rp246,54 miliar, pajak kripto mencatatkan Rp220,89 miliar pada 2023, melesat ke angka Rp620,38 miliar pada 2024, mencapai Rp796,74 miliar pada 2025, dan menyumbang Rp341,61 miliar sepanjang Januari-Oktober 2026.
Menutup paparannya, Bimo Wijayanto menekankan pentingnya membangun ekosistem perpajakan digital yang adaptif dan berkelanjutan. Melalui penguatan sistem administrasi serta mekanisme pemungutan yang terintegrasi, DJP berkomitmen memastikan setiap aktivitas ekonomi digital memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan negara, sekaligus menjaga kesetaraan perlakuan (level playing field) dan keadilan pajak bagi seluruh pelaku usaha konvensional maupun digital.(*)
















