INFOKINI.ID, MAKASSAR – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menggelar rapat di Tower lantai 8 DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo Makassar, Selasa (2/2/2021).
Koordinator Banggar DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe mengatakan bahwa, Banggar meminta Pemprov Sulsel agar segera melunasi semua hutang proyek yang masih belum dilunasi kepada para kontraktor.
Hutang proyek Pemprov terhitung sebanyak Rp 306 miliar ini sampai sekarang belum dilunasi dengan alasan persoalan administrasi yang belum tuntas. Sehingga pembayaran harus ditunda.
Menurut Ni’matullah, kendala pembayaran ini dikarenakan lambatnya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).
“Belum ada pengajuan Surat Permintaan Membayar dari OPD yang melakukan lelang proyek. Telat mengajukan SPM sehingga mereka nggak bisa proses,” ujar Ullah.
Untuk itu, kata Ullah, Pemprov Sulsel diminta untuk segera merampungkan administrasi dan membayar semua hutang proyek tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan para kontraktor yang melakukan tender.
“Kita sudah usulkan kepala BPKD dan Bappeda untuk coffee morning dengan para kontraktor untuk menjelaskan ke mereka biar ada kepastian ke mereka bahwa mereka akan dibayar,” jelas Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembayaran hutang kontraktor tidak mengganggu post APBD 2021. Karena anggaran itu telah disediakan sebelumnya.
“Kita sudah tanya Bappeda dan BPKD tentang hutang bengkalai di 2020 total Rp 306 miliar, ternyata saya malah bicara teknis ada duitnya,” paparnya.
“Jadi, ternyata kendalanya di administrasi. Jadi permintaan pembayaran kalau ada permintaan pembayaran dari OPD,” tegas Ketua Demokrat Sulsel ini.
