Ini Penjelasan Dinkes Sulsel Soal RS Regional dan Harga Rapid Test

Kadis Kesehatan Sulsel Muhammad Ichsan Mustari usai mengikuti rapat kerja evaluasi triwulan IV tahun 2020 di DPRD Sulsel, Rabu (3/3/2021). (Infokini.id/Saddam)

INFOKINI.ID, MAKASSAR – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Ichsan Mustari mengakui bahwa, beberapa kegiatan tahun 2021 ini mengalami penurunan akibat pandemi ini.

Pasalnya, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Sulsel, harus menjadi roll model dalam penerapan protokol kesehatan dan itu menjadi pegangannya.

PDAM

“Sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan secara fisik, tapi melalui virtual. Jadi beberapa memang kegiatan itu pencapaian fisiknya jalan karena dilakukan virtual, tapi anggaran keuangannya menurun,” jelas Ichsan saat rapat evaluasi triwulan IV tahun 2020 bersama Komisi E bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Sulawesi Selatan, Rabu (3/3/2021).

Menurut Ichsan, penyebabnya adalah karena monitoring supervisi ini menjadi terbagi juga, karena adanya keterbatasan ini.

“Jadi tetap semuanya muara ke kegiatan-kegitan vurtual, jadi monitoring kitapun secara virtual,” ungkapnya.

Ichsan menegaskan bahwa, bukan kinerja pihaknya yang menurun sehingga ada beberapa program tidak tercapai. Melainkan karena adanya keterbatasan dari dampak pandemi Covid-19 ini.

“Jadi saya sampaikan bukan karena kinerja yang turun, betual-betul karena batasan yang harus dilakukan sehingga ini tentu berdampak pada kegiatan-kegitan kita termaksud di balai pengobatan,” tutur Ichsan.

Selain itu kata dia, untuk rapid antigen yang dilakukan Pemprov Sulsel itu gratis cuman yang ada di swasta saja yang membayar. Bahkan dirinya mengaku selama ini selalu memantau harga yang ada di bawah agar tetap mengacu pada satandar dari yang telah ditetapkan.

“Kalupun ada mohon disampaikan, tapi yang pasti antigen yang ada pada kami, pada satgas, pada dinas, semuanya tanpa bayar. Kalaupun ada yang membayar sampaikan kepada kami,” paparnya.

Sementara itu, lanjutnya, terkait dengan program rumah sakit regional ini, perlu diketahui bahwa kata regional itu bukan persoalan kepemilikan, tapi persoalan fungsinya.

“Jadi seperti (RS Regional) Parepare, itu memang milik Parepare tapi dibantu dalam bantu keuangan untuk penguatan sistem pelayanan kita terbuka,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa, objek dari bantuan itu agar jangan lagi ada masyarakat yang terlalu jauh dan terlalu lama mendapat rujukan sampai di rumah sakit.

“Jadi tentu di wilayah-wilayah sekitar Parepare itu akan cepat, konsepnya seperti itu, demikian pula yang lain. Jadi konsep bukan pada pemilikan,” beber Ichsan.

Muh. Saddam/B

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *