INFOKINI.ID, JAKARTA– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan sejumlah inovasi krusial terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam ajang Wawancara Nasional Jamsostek Award Tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Appi ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk memperluas cakupan proteksi ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja yang memiliki keterbatasan akses keselamatan kerja dan jaminan masa depan.
“Pemkot Makassar terus menghadirkan berbagai terobosan agar perlindungan ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh lapisan, dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Appi.
Salah satu terobosan unggulan yang dipaparkan adalah pemberian Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja rentan yang terdata. Langkah ini menjadikan Makassar sebagai kota percontohan tingkat nasional.
“Dengan inovasi ini, kami melakukan kegiatan dengan menjadi kota pertama di Indonesia yang menghadirkan jaminan hari tua kepada seluruh pekerja rentan yang sudah terdata di Kota Makassar,” ungkapnya.
Guna memperkuat kepesertaan di tingkat akar rumput, Pemkot Makassar mengoptimalkan peran ketua RT dan RW di seluruh wilayah untuk menjadi agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). Pendekatan ini dinilai efektif karena struktur RT/RW berada paling dekat dengan warga untuk membantu proses identifikasi serta pendampingan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Selain mengandalkan APBD dan keterlibatan warga, Pemkot Makassar turut menggandeng dunia usaha melalui optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembiayaan jaminan pekerja rentan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Tak hanya itu, Appi memelopori gerakan gotong royong antar-ASN. Setiap aparatur didorong menjadi penjamin minimal satu orang pekerja rentan agar memperoleh proteksi jaminan sosial. Rencana kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga disiapkan untuk menjangkau kelompok pekerja keagamaan.
Wali Kota Makassar menekankan bahwa indikator keberhasilan program ini tidak sekadar diukur dari angka partisipasi, melainkan dari hadirnya rasa aman saat timbul risiko kerja dan kepastian di hari tua.
“Mudah-mudahan dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi satu perisai yang sangat baik atau menjadi sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan kerja dan jaminan hari tua kepada masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di kota-kota,” pungkasnya.(*)
