INFOKINI.ID, JAKARTA — Ketentuan mengenai hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi sorotan setelah tiga warga negara mengajukan gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan tersebut menyasar Pasal 6 ayat (1) yang mengatur hak pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Para pemohon menilai aturan tersebut belum memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena penentuan status pemberhentian dapat bergantung pada keputusan politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Permohonan tersebut diajukan oleh I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Gugatan itu telah terdaftar di MK dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.
Dalam berkas permohonannya, para pemohon menyoroti potensi subjektivitas politik dalam penentuan hak pensiun mantan kepala negara.
“Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication menjadi political bargaining yang sangat rentan terhadap subjektivitas,” tulis para pemohon dalam dokumen permohonannya.
Mereka juga menilai ketidakjelasan kriteria pemberhentian tidak dengan hormat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Melalui gugatan tersebut, para pemohon meminta MK memberikan penafsiran yang lebih terukur terhadap aturan hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden.
Mereka mengusulkan agar pemberhentian dengan hormat mencakup kondisi meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan karena alasan nonpelanggaran.
Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan berlaku bagi Presiden atau Wakil Presiden yang dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana berencana dengan ancaman minimal dua tahun, melanggar sumpah atau janji jabatan, serta melakukan perbuatan tercela.
Para pemohon berharap adanya batasan yang jelas agar pemberian hak pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden tidak semata-mata bergantung pada pertimbangan politik.
Gugatan ini selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Keputusan akhir mengenai permohonan tersebut berada di tangan majelis hakim konstitusi. (*)














