INFOKINI.ID, SURAKARTA– Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memacu penyiapan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi di sektor energi terbarukan. Akselerasi ini menjadi langkah strategis untuk menopang target ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Penguatan kompetensi tersebut dipusatkan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta, Jawa Tengah, pada 18 hingga 19 November 2026. Rangkaian agenda berfokus pada proses penyaksian (witness) uji kompetensi perdana guna menambah ruang lingkup skema PLTS pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPVP Surakarta, sekaligus pelaksanaan asesmen langsung bagi para peserta.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menegaskan bahwa penguatan kapasitas LSP di lingkungan unit pelaksana teknis (UPT) sangat krusial agar lulusan pelatihan selaras dengan standar industri energi hijau. Melalui keterangan resmi Biro Humas Kemnaker pada Sabtu (21/11/2026), ia menyampaikan bahwa BPVP Surakarta terus didorong menjadi pusat unggulan vokasi energi terbarukan sehingga para lulusannya memiliki pengakuan kompetensi resmi untuk terjun dalam proyek strategis nasional.
Upaya ini diawali melalui diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) mengenai penguatan lembaga sertifikasi pada satuan pendidikan dan pelatihan vokasi. Forum tersebut sukses melampaui target awal 10 lembaga dengan menghimpun komitmen dari 21 LSP untuk segera mengembangkan skema sertifikasi di bidang energi surya.
Sebagai tahap validasi, tim BNSP melakukan penyaksian langsung terhadap uji kompetensi perdana di LSP BPVP Surakarta guna menjamin seluruh prosedur berjalan objektif, terukur, dan sesuai standar nasional. Hasilnya, sebanyak 16 peserta yang mengikuti asesmen bidang PLTS berhasil lulus dan seluruhnya dinyatakan kompeten oleh tim asesor, memberikan modal kuat bagi mereka untuk bersaing di industri energi bersih.
Pengembangan skema sertifikasi di Surakarta ini merupakan implementasi dari Proyek Perubahan (PROPER) bertajuk “Orkestrasi Ekosistem Sertifikasi SDM PLTS Guna Akselerasi Kemandirian Energi Nasional” yang diinisiasi oleh Kepala Sekretariat BNSP, Moh. Amir Syarifuddin. Menurut Amir, sertifikasi profesi harus diposisikan sebagai instrumen perencanaan kebutuhan industri, bukan sekadar layanan administratif semata.
Ia menilai bahwa keterpaduan antara proyeksi kebutuhan industri, kesiapan LSP, ketersediaan asesor, hingga penyusunan skema sangat menentukan keberhasilan transisi energi. Tanpa dukungan tenaga kerja yang teruji secara resmi, percepatan pembangunan PLTS di berbagai daerah berisiko terkendala kesenjangan kompetensi di lapangan. Kegiatan strategis ini juga turut melibatkan perwakilan Renewable Energy Skills Development (RESD), sebuah program kerja sama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Swiss (SECO).(*)
















