INFOKINI.ID, MAKASSAR– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen atau bertambah Rp 312.824,46 menjadi Rp 4.233.913,25 per bulan. Keputusan tersebut menjadi jalan tengah untuk menengahi kebuntuan antara usulan serikat buruh dan kalangan pengusaha dalam sidang Dewan Pengupahan.
Ketentuan upah baru ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel Nomor 1968/XI/Tahun 2026 yang dibacakan langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, di Kantor Gubernur Sulsel pada Sabtu (21/11/2026). Winarno merinci bahwa nominal Rp 4,23 juta tersebut sudah mencakup komponen upah pokok serta tunjangan tetap, dan akan mulai berlaku mengikat secara efektif per 1 Januari 2027 bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.
Selain upah umum, Pemprov Sulsel turut memberlakukan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit. Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan dipatok paling tinggi sebesar Rp 4.293.995, disusul sektor industri pengolahan dan ritel sebesar Rp 4.235.702, serta sektor aktivitas jasa sebesar Rp 4.234.608. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun ke atas diwajibkan menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel, Jayadi Nas, mengungkapkan bahwa angka moderat ini lahir setelah rapat pleno Dewan Pengupahan berjalan cukup alot. Sebelumnya, kalangan pengusaha hanya mengusulkan kenaikan 6,77 persen menjadi Rp 4.186.546,50 dengan variabel nilai alfa 0,5, sedangkan serikat buruh menuntut kenaikan maksimal 9,79 persen menjadi Rp 4.304.963,38 menggunakan nilai alfa 1.
Melihat perbedaan tersebut, Gubernur Sulsel yang tengah menjalankan ibadah umrah di Makkah akhirnya memutuskan mengambil titik kompromi pada nilai alfa 0,7. Jayadi menilai keputusan ini diambil secara demokratis dan tergolong tinggi jika dibandingkan persentase kenaikan UMP tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 7,21 persen, sekaligus lebih kompetitif dibandingkan sejumlah provinsi lain.
Meski diklaim moderat, penetapan angka Rp 4,23 juta ini memicu kekecewaan dari kalangan pekerja. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas, menyebut keputusan tersebut sebagai fakta pahit karena meleset dari target perjuangan buruh di angka 9,79 persen. Kendati demikian, pihaknya tetap mengapresiasi langkah gubernur yang mengakomodasi dua tuntutan strategis lainnya, yakni pemberlakuan UMSP dan penegasan struktur skala upah bagi pekerja senior.
Di sisi berseberangan, kalangan dunia usaha menyambut baik dan menyatakan kesiapannya untuk mematuhi regulasi tersebut. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Andi Darwis, menegaskan bahwa pengusaha akan selalu tegak lurus terhadap keputusan pemerintah sebagai mitra kerja strategis. Ia berharap ketetapan ini mampu mengakhiri polemik pengupahan sehingga seluruh elemen dapat kembali fokus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru di Sulawesi Selatan.(*)
















