Pasal Harta Tidak Wajar Hilang di UU Perampasan Aset, KPK Siap Kaji Irisan Kewenangan Pemberantasan Korupsi

(Foto: IST)

INFOKINI.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan kritis atas hilangnya klausul perampasan harta kekayaan tidak wajar dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Padahal, ketentuan krusial untuk menjerat aset hasil kejahatan yang tidak sebanding dengan profil penghasilan penyelenggara negara tersebut sempat tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset versi tahun 2023 sebelum akhirnya lenyap pada naskah final.

Menanggapi perubahan substansi regulasi tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menilai hilangnya pasal tersebut merupakan bagian dari dinamika pembahasan politik hukum antara legislatif dan eksekutif. Kendati demikian, lembaga antirasuah memastikan tidak akan tinggal diam dan segera membedah seluruh pasal dalam aturan baru itu guna melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan kerja-kerja penindakan korupsi.

PDAM

“Ya tentunya itu sebuah diskursus, ya, dalam pembahasan suatu ketentuan peraturan perundangan dan tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” ujar Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Budi menekankan bahwa pintu evaluasi harus tetap dibuka lebar oleh pemerintah terhadap setiap masukan maupun kritik publik pascapengesahan undang-undang tersebut. Menurutnya, tolok ukur keberhasilan UU Perampasan Aset baru akan terlihat nyata saat regulasi itu mulai dioperasikan di lapangan, sehingga apabila melenceng dari semangat awal pemberantasan kejahatan finansial, revisi menjadi langkah yang tak terelakkan.

“Nah, ketika diimplementasikan ini nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa, apakah output-outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan UU Perampasan Aset ini. Sehingga bisa dilakukan evaluasi kembali. Ya ini kan proses yang berulang, ya, dalam sebuah siklus kebijakan publik,” jelasnya.

Selain soal hilangnya klausul harta tidak wajar, KPK juga merespons absennya penyebutan peran lembaga antirasuah secara eksplisit dalam UU Perampasan Aset yang baru. Budi menegaskan bahwa tim hukum KPK akan memetakan setiap norma yang bersinggungan langsung dengan kewenangan penyidikan dan penuntutan perkara rasuah.

“KPK tentu nanti akan mempelajari dan menganalisis, ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,” tegas Budi.

Ia memastikan bahwa upaya pemulihan aset negara atau asset recovery tetap menjadi prioritas utama KPK meskipun tanpa cantolan pasal harta tidak wajar dalam UU baru tersebut. Selama ini, penyidik KPK telah menerapkan langkah progresif dengan menyita aset tersangka sejak tahap penyidikan untuk dijadikan alat bukti di persidangan, yang kemudian dilelang untuk menutupi kewajiban uang pengganti setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Sehingga teman-teman juga sering melihat adanya progresivitas penyidikan di KPK seringkali sudah melakukan banyak sekali penyitaan yang kemudian nanti menjadi salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan,” paparnya.

Lebih jauh, Budi mengingatkan para pelaku korupsi bahwa KPK memiliki instrumen hukum berlapis untuk melacak dan menyita harta hasil kejahatan yang disembunyikan atau dialihbentuk. Apabila ditemukan indikasi upaya menyamarkan asal-usul kekayaan, penyidik dipastikan akan langsung menjerat pelaku dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Bahkan KPK seringkali tidak berhenti dengan pengenaan TPK saja, tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, mengalihbentukkan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPU,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *