INFOKINI.ID, MAKASSAR—Ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar mendatangi Gedung DPRD Kota Makassar, Kamis (15/05/2025).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan mengenai status kepegawaian yang hingga kini masih belum pasti, meski telah mengikuti seleksi tahap pertama Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024.
Dipimpin Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Makassar, Sukri Zulkarnain atau akrab disapa Uky, para honorer tersebut berdialog langsung dengan Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar. Dalam pertemuan itu, mereka menyerahkan data honorer yang tidak lolos seleksi tahap awal sebagai bahan tindak lanjut.
“Kami datang bukan untuk menekan, tapi untuk mencari kejelasan. Sampai sekarang jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) belum jelas. Sementara waktunya terus berjalan,” ujar Uky kepada wartawan usai audiensi.
Menurut Uky, sebelumnya Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Akhmad Namsum, telah menyampaikan bahwa lebih dari 3.200 honorer telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, di lapangan masih banyak informasi yang belum sinkron sehingga menimbulkan keresahan.
“Ada yang bilang data kami belum masuk pusat. Itu yang bikin kami resah. Informasi simpang siur ini memicu keresahan yang lebih besar, sampai akhirnya kami membentuk aliansi ini,” jelasnya.
Ia menegaskan, para honorer tidak meminta keistimewaan, melainkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Mereka berharap tidak ada opsi pengangkatan sebagai pegawai paruh waktu atau outsourcing tanpa perlindungan hak yang jelas.
Lebih lanjut, Uky juga menyoroti belum adanya pernyataan resmi dari Plt. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, terkait usulan dari Kota Makassar.
“Kalau benar daerah kami belum menyetor data ke pusat, kami minta itu diklarifikasi. Karena ini menyangkut nasib ribuan orang yang sudah puluhan tahun mengabdi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Uky menyampaikan harapan sederhana yang menjadi suara bersama para honorer.
“Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya ingin diakui. Ini bukan soal jabatan, ini soal martabat. Kami sudah lama bekerja, tapi status kami masih tanda tanya,” tutupnya. (*)
