INFOKINI.ID, GOWA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab, bersama Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) melakukan kunjungan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Kunjungan tersebut merupakan agenda audiensi dan silaturahmi dengan pimpinan KPK dalam rangka memperkuat sinergi pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.
Rombongan diterima langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo yang mendampingi Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo.
Dalam pertemuan itu, KPK memaparkan penguatan sistem pencegahan korupsi, termasuk pemahaman terkait gratifikasi, mitigasi risiko korupsi di pemerintahan daerah, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Hasrul Abdul Rajab yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPN ADKASI menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pengurus pusat ADKASI.
“Saya sebagai Wasekjend DPN ADKASI mengapresiasi langkah nyata dari pengurus DPN ADKASI, terkhusus kepada Mas Ketua Umum Siswanto yang sejak awal pasca pelantikan hingga hari ini begitu aktif dan terstruktur dalam melakukan berbagai upaya pengembangan SDM bagi anggota DPRD kabupaten seluruh Indonesia, khususnya bagi pengurus DPN ADKASI,” kata Hasrul.
Menurutnya, kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk silaturahmi dan audiensi ke beberapa kementerian, Kantor DPR RI, dan pada kesempatan ini berkunjung ke Kantor KPK RI sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.
Hasrul menegaskan bahwa rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan kapasitas dan integritas anggota DPRD agar mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal.
KPK juga menekankan pentingnya pendekatan pendidikan dan pencegahan untuk memitigasi risiko korupsi di daerah.
Sinergitas antara kepala daerah, DPRD, dan partisipasi masyarakat dinilai menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang berbasis pelayanan publik, transparan, dan berintegritas.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun komitmen bersama antara legislatif daerah dan KPK guna menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
