INFOKINI.ID, MAKASSAR– Kota Makassar resmi didapuk sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam penguatan sistem pendataan dan pelayanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) tahun 2026. Komitmen ini ditandai dengan peluncuran Gerakan Nasional Peduli Tetangga yang diinisiasi langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Acara peluncuran yang dipusatkan di GOR Sudiang, Jalan Pajjaing Nomor 73, Makassar, Minggu (4/10/2026), dihadiri oleh ribuan pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) se-Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi, menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Kota Makassar. Menurutnya, penunjukan ini merupakan momentum strategis untuk mendongkrak kualitas pendataan warga agar bantuan sosial ke depan benar-benar tepat sasaran.
“Ini juga peluang untuk kami meningkatkan kualitas pendataan masyarakat dan memastikan program bantuan pemerintah menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Munafri di hadapan ribuan pengurus lingkungan.
Dalam sistem baru ini, Pemkot Makassar melibatkan secara masif 5.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW sebagai agen utama Perlinsos. Total 6.032 pengurus lingkungan tersebut diposisikan sebagai ujung tombak untuk mengidentifikasi kondisi riil masyarakat di tingkat paling bawah, memperbarui data, serta membantu warga yang belum terdata agar masuk dalam sistem.
Hingga Oktober 2026, progres pendaftaran Perlinsos di Makassar telah mencapai angka 31 persen, atau meningkat sekitar 12 persen dari triwulan sebelumnya. Pemkot Makassar sendiri optimistis bisa menggenjot cakupan tersebut hingga 50 persen pada akhir tahun 2026.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari pengejawantahan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekosistem perlindungan sosial yang akurat, transparan, dan berkeadilan.
Gus Ipul memaparkan, pemerintah pusat kini tengah mengakselerasi digitalisasi bansos dengan mengintegrasikan berbagai pangkalan data lintas lembaga, mulai dari Dukcapil, BPS lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), PLN, kepolisian, hingga Kementerian ATR/BPN.
“Pertama, datanya makin akurat karena ada konsolidasi. Kedua, sasarannya tepat. Dan strategi pengentasan kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, adalah dengan Sekolah Rakyat. Semuanya dimulai dari data dulu,” tegas Gus Ipul.
Mengingat tidak semua masyarakat melek teknologi atau memiliki gawai yang memadai, kehadiran Agen Perlinsos dari unsur RT/RW hingga tokoh masyarakat dinilai sangat krusial. Melalui integrasi berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta pemanfaatan teknologi biometrik (face recognition), sistem ini juga membuka ruang partisipasi publik yang transparan.
Masyarakat kini diberikan keleluasaan untuk mengusulkan diri, mendaftarkan tetangga yang layak, hingga melakukan sanggahan atau koreksi terhadap data penerima bansos yang dinilai tidak tepat sasaran.(*)
