INFOKINI.ID, MAKASSAR– Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengusulkan agar rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dijadwalkan secara rutin, baik setiap pekan maupun sebulan sekali. Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi berbagai persoalan strategis daerah secara berkelanjutan, mulai dari krisis energi, ketahanan pangan, hingga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Usulan tersebut disampaikan Wagub Fatmawati dalam agenda silaturahmi yang diinisiasi Kapolda Sulsel Irjen Pol. M. Awal Chairuddin bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal, lembaga terkait, dan pimpinan perguruan tinggi di Mapolda Sulsel, Makassar, Kamis (22/10/2026).
Fatmawati mengapresiasi inisiatif Kapolda yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa penanganan masalah di Sulsel tak boleh sekadar responsif terhadap dampak, melainkan wajib menyasar akar persoalan. Pertemuan berkala tersebut diusulkan dapat digelar bergiliran di instansi terkait atau dipusatkan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
“Alhamdulillah hari ini Pak Kapolda telah menginisiasi itu, dan tentunya saya berharap di forum yang terhormat ini kita bisa mengagendakan dan mengambil satu kesimpulan bahwa baiknya dilaksanakan setiap minggu atau satu kali sebulan,” ujar Fatmawati.
Dalam forum tersebut, Fatmawati menyoroti antrean panjang kendaraan akibat kendala pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi. Menurutnya, pemetaan masalah dan koordinasi pencegahan harus diperkuat menjelang lonjakan mobilitas masyarakat pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta Ramadan dan Idulfitri mendatang.
Ia menegaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperketat agar tidak dibelokkan ke industri besar atau aktivitas pertambangan liar. Sebagai solusi pendamping dalam penghematan energi, Wagub mengusulkan penggalakan program Car Free Day (CFD) secara rutin di kabupaten/kota.
Mengenai pemadaman listrik bergilir akibat pemeliharaan fasilitas dan dampak El Niño yang berkepanjangan, Fatmawati meminta pihak penyedia energi memberikan keterbukaan informasi terkait jadwal pemadaman agar tidak merugikan pelaku usaha dan masyarakat. Jajaran pemerintah pun diminta memberi teladan dalam penghematan air dan listrik.
Di sektor pangan, meski stok saat ini terpantau aman, Fatmawati mengingatkan potensi geseran masa panen dan gagal panen akibat cuaca ekstrem. Pemprov Sulsel, Perum Bulog, dan Forkopimda diharapkan terus bersinergi memantau ketersediaan pasokan bahan pokok.
Menanggapi maraknya tawuran remaja dan balap liar yang kerap memicu gangguan keamanan di Makassar dan sekitarnya, Fatmawati mengusulkan pengaktifan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) hingga tingkat RT/RW dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama.
“Sehingga praktik baik ini tentunya mungkin bisa dikembalikan lagi, diaktivasi kembali bagi poskamling ataupun kamtibmas tingkat lurah dan RT/RW,” tegasnya.
Terkait maraknya balap liar di malam hari, ia mendorong Pemerintah Kota Makassar menyediakan wadah aktivitas yang aman dan representatif bagi pemuda, seperti mengoptimalkan pemanfaatan Lapangan Karebosi untuk kegiatan olahraga dan kreativitas.
Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol. M. Awal Chairuddin menyambut baik dorongan sinergitas tersebut. Dalam kesempatan itu, Kapolda menyoroti titik-titik kemacetan akibat unjuk rasa dan mengusulkan penetapan lokasi khusus penyampaian aspirasi, seperti Lapangan Karebosi, agar ketertiban umum tetap terjaga.
Pihak kepolisian juga menguji coba keandalan layanan Contact Center Polri 110 secara langsung di hadapan peserta rapat sebagai saluran aduan cepat masyarakat.
Berdasarkan data Kepolisian Daerah Sulsel, terdapat lima wilayah hukum dengan angka kontribusi kejahatan tertinggi yang menjadi fokus perhatian utama, yakni Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan Makassar, Polres Gowa, Polres Maros, dan Polres Bone.(*)
