INFOKINI.ID, MAKASSAR– Pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Je’nelata bernilai Rp8 triliun di Kabupaten Gowa terancam lumpuh total. Pasca-aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar Aliansi Pemuda dan Masyarakat Manuju (APMM) pada Jumat (6/11/2026), perwakilan masyarakat terdampak kini secara tegas mengancam akan memblokir lokasi pekerjaan fisik apabila permasalahan pembayaran ganti rugi tanah dan kendala administrasi tidak kunjung diselesaikan secara bijak oleh pihak berwenang.
Hasil audiensi dan pemantauan tindak lanjut di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel pada Selasa (10/11/2026), terungkap bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Penetapan Lokasi (SK Penlok) baru masih membentur tembok tebal. Pihak Pemprov Sulsel melalui Biro Otoda dan Pemerintahan terkesan sangat berhati-hati melangkah lantaran sejumlah syarat utama penlok masih terkendala pada status kawasan hutan dan lahan pertanian.
Di sisi lain, Kejati Sulsel melalui jajaran Humas dan Kasi Penkum menyampaikan bahwa pendampingan hukum yang selama ini diberikan telah berakhir sejak 29 Oktober 2026, sehingga Kejaksaan kini menunggu permohonan resmi Nota Pendapat atau Legal Opinion untuk bisa memberikan pendampingan kembali.
Jenderal Lapangan APMM, Usman Baddu, mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya respons antar-instansi dalam menuntaskan alas hak pengadaan tanah masyarakat di Kecamatan Manuju dan Kecamatan Bongaya tersebut.
“Hasil dari pertemuan di gubernuran menunjukkan pihak Pemprov lebih ke unsur kehati-hatian dalam hal SK Penlok karena dari sekian banyak persyaratan masih terkendala di kawasan hutan dan pertanian. Sementara kalau dari kejaksaan, mereka menunggu permohonan atau permintaan Nota Pendapat untuk pendampingan hukum mengingat sudah berakhir pendampingannya sejak 29 Oktober tahun 2026 lalu,” ujar Usman Baddu saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (10/11/2026).
Ketimpangan proses pembangunan dilapangan menjadi pemicu utama kemarahan warga lokal. Pengerjaan fisik bendungan yang ditangani KSO China Camc Engineering (CAMCE) bersama Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Je’neberang (BBWSPJ) tercatat sudah menembus progres 36 persen. Ironisnya, pembebasan lahan milik masyarakat justru terkatung-katung dan baru terealisasi sekitar 13 persen atau setara Rp400 miliar dari alokasi dana pinjaman luar negeri. Kondisi ini diperparah dengan status SK Penlok Gubernur Sulsel yang telah kedaluwarsa sejak 17 Februari 2026, sehingga menghentikan seluruh proses pengukuran tanah oleh BPN Gowa selama berbulan-bulan.
Koordinator Lapangan APMM, Muh Fajar, menegaskan bahwa pola saling melempar tanggung jawab antar-lembaga harus segera dihentikan demi kepastian nasib warga terdampak yang telah membiarkan lahannya digarap selama lima tahun sejak 2021.
“Kami sangat menyayangkan lambannya SK Penlok ini terbit. Dalam waktu dekat kami harapkan ada pertemuan bersama antara Kejaksaan, Pemprov Sulsel, BBWSP Jeneberang, dan BPN Gowa agar semuanya clear and clean sehingga tidak terkesan saling lempar tanggung jawab. Kekecewaan warga sudah sangat puncak,” kata Muh Fajar.
Ketegangan di tingkat tapak pun semakin memuncak seiring sikap keras tokoh perwakilan masyarakat Manuju seperti Hambali Dg Ngerang, Dg Lewa, Bahrum Dg Lawang, dan Kulle. Mereka menyuarakan desakan serupa dan siap memblokir akses ke area megaproyek jika aspirasi ganti rugi tanah diabaikan. Sementara itu, merespons ancaman boikot warga, Humas Proyek Bendungan Je’nelata, Sigit Hidayat Kurniawan, mengarahkan agar persoalan sengketa pengadaan tanah ditangani langsung oleh instansi teknis terkait.
“Terkait tuntutan ini bisa koordinasi dengan pihak BBWS karena ini menyangkut lahan. Kalau dari kami berharap tidak ada boikot pekerjaan proyek pembangunan Bendungan Je’nelata,” kata Sigit Hidayat Kurniawan, saat ditanya terkait tuntutan APMM, belum lama ini.
Menanggapi situasi yang kian kritis ini, APMM menegaskan ultimatum agar Pemprov Sulsel, BBWSPJ, BPN Gowa, dan Kejati Sulsel segera mengagendakan rapat koordinasi lintas lembaga. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan legalitas penlok dan pencairan ganti rugi, gelombang aksi susulan yang lebih besar dipastikan akan menutup total area proyek sekaligus membawa persoalan ini ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta.(*)
