RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Paripurna, PKS Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi

Anggota DPR RI dari Dapil Aceh, M. Nasir Djamil. (Foto: dok. DPR RI).

INFOKINI.ID, JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahapan penting setelah seluruh fraksi di Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati agar regulasi tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu pihak yang menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan RUU tersebut.

PDAM

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, mengatakan bahwa regulasi mengenai perampasan aset telah lama dinantikan masyarakat Indonesia. Proses perjuangannya bahkan telah berlangsung sejak 2008.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir.

Ia menilai penyelesaian RUU tersebut merupakan bentuk komitmen kelembagaan DPR dalam memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.

Nasir juga menegaskan bahwa komitmen pimpinan DPR dalam mendorong penyelesaian regulasi tersebut bukan sekadar komitmen pribadi, melainkan tanggung jawab institusi.

“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujarnya.

Menurut Nasir, kehadiran regulasi ini diharapkan menjadi kabar baik bagi masyarakat setelah melalui proses panjang selama kurang lebih 18 tahun.

“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan peserta rapat untuk membawa RUU Perampasan Aset ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna.

“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam memulihkan aset negara yang berasal dari tindak pidana.

Regulasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat instrumen hukum agar penanganan kejahatan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *