INFOKINI.ID, MAKASSAR– Pemerintah Kota Makassar akhirnya menyudahi penantian panjang penataan birokrasi di sektor kesehatan dasar. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2019, posisi pimpinan pusat kesehatan masyarakat di Makassar resmi diisi oleh pejabat definitif.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, secara resmi mengukuhkan dan mengambil sumpah/janji 47 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar. Prosesi sakral ini berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar pada Rabu (17/6/2026).
Langkah berani ini diambil setelah selama beberapa tahun terakhir posisi strategis tersebut hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) akibat adanya pergeseran nomenklatur dan penyesuaian regulasi jabatan yang dinamis di lingkungan pemerintahan.
Pria yang akrab disapa Appi ini menegaskan bahwa penunjukan 47 kepala puskesmas ini tidak dilakukan secara asal pilih atau instan. Penataan ini melibatkan kolaborasi lintas perangkat daerah melalui serangkaian tahapan seleksi yang panjang, objektif, dan akuntabel.
Para pejabat yang dilantik telah melewati kurasi ketat, mulai dari verifikasi administrasi, penilaian kompetensi, uji kompetensi, wawancara, hingga rekam jejak dan integritas.
“Dengan proses yang panjang dan selektif ini, kami berharap yang terpilih benar-benar ASN yang memiliki kompetensi manajerial, kemampuan teknis, serta kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin puskesmas,” tegas Appi.
Mantan CEO PSM Makassar tersebut mengingatkan bahwa puskesmas bukanlah kantor pelayanan biasa yang bisa ditinggalkan kapan saja atau didelegasikan begitu saja.
“Ini bukan tugas biasa karena menyangkut kesehatan dan nyawa masyarakat. Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kuratif, promotif, sekaligus preventif,” tambahnya.
Ada hal menarik dalam pelantikan kali ini. Munafri sengaja menghadirkan seluruh camat se-Kota Makassar di lokasi acara. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kepala puskesmas dan pemerintah kecamatan bisa langsung tancap gas berkolaborasi tanpa ego sektoral.
“Saya sengaja menghadirkan para camat karena mereka adalah mitra di wilayah. Kepala puskesmas dan camat harus menjadi tandem yang kuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat,” cetus Wali Kota Makassar.
Beberapa program prioritas yang dititipkan kepada para pejabat baru ini antara lain:
• Percepatan penurunan angka stunting.
• Pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
• Peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA).
• Validasi dan pemutakhiran berkelanjutan data Sistem Informasi SDM Kesehatan (SDMK).
Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa status definitif ini memberikan kepastian hukum dan operasional yang krusial bagi peningkatan mutu pelayanan. Jabatan baru ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan sebuah amanah pemenuhan hak dasar warga.
“Pengukuhan ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan agar lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Aliyah.
Acara pengukuhan ini turut disaksikan oleh Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Rahman Pina, jajaran anggota DPRD Kota Makassar, unsur Forkopimda, serta para kepala OPD lingkup Pemkot Makassar.(*)
