INFOKINI.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto kembali mengenang perjalanan panjangnya sebelum akhirnya memegang tampuk kekuasaan di Indonesia. Bukan sekadar nostalgia, Prabowo menegaskan prinsip teguh yang ia pegang selama dua dekade, tidak pernah mengganggu pemimpin yang memegang mandat rakyat, meski dirinya harus menelan pil pahit kekalahan sebanyak empat kali.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat membuka acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
”Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat, empat kali tidak diberi mandat, empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat,” tegas Prabowo di hadapan para hadirin.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, yang mendampingi Presiden, menjelaskan bahwa sikap Prabowo tersebut lahir dari pemahaman mendalam bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah konsensus nasional.
Menurut Pras, Prabowo memandang setiap kontestasi lima tahunan sebagai kesepakatan bersama yang harus dihormati oleh semua aktor politik. “Jadi konteksnya yang ingin beliau sampaikan bahwa perhelatan pemilu lima tahunan itu adalah konsensus kita bersama-sama,” ungkap Pras kepada awak media usai acara.
Prasetyo Hadi lantas merinci perjuangan politik Prabowo yang dimulai sejak 2004. Ia mencatat bagaimana Prabowo menempuh jalur konstitusional yang panjang:
2004: Berjuang melalui mekanisme internal Partai Golkar.
2008: Mendirikan partai politik sendiri untuk menempuh jalur mandiri.
Proses Panjang: Konsisten mengikuti setiap mekanisme demokrasi hingga akhirnya mendapatkan amanah rakyat pada Pilpres 2024.
Bagi Prabowo, kemenangan pada 2024 bukan sekadar kursi kekuasaan, melainkan sebuah amanah besar yang harus dibayar lunas dengan dedikasi.
”Selama dua tahun ini beliau bekerja keras membayar perjuangan yang selama ini belum digunakan, karena belum mendapat mandat, untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” pungkas Prasetyo.
Sikap legawa dan ketaatan Prabowo pada jalur konstitusional ini menjadi teladan tersendiri dalam iklim demokrasi Indonesia, di mana stabilitas nasional selalu ditempatkan di atas ambisi politik pribadi.(*)
