INFOKINI.ID, JAKARTA– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras mengenai dinamika geopolitik global dan ancaman multidimensi yang kini mengintai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penegasan tersebut diungkapkan Kepala Negara dalam amanat pentingnya pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dihelat di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).
Di hadapan ribuan prajurit dan para pimpinan tinggi matra pertahanan, Presiden Prabowo menyoroti bahwa lanskap ancaman pertahanan global telah bergeser secara drastis. Bentuk gangguan keamanan saat ini tidak lagi sekadar berwujud konfrontasi fisik konvensional di medan laga, melainkan telah merambah ke ranah digital yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa dari dalam.
“Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik,” tegas Prabowo dalam amanatnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara secara spesifik mengupas infiltrasi modern yang menyasar ruang-ruang publik nasional. Serangan asimetris tersebut kini diejawantahkan melalui penetrasi siber, arus disinformasi terstruktur, serta masifnya penyebaran berita bohong (hoaks) yang sengaja diproduksi untuk menciptakan kegaduhan politik dan sosial serta melemahkan stabilitas nasional.
“Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui siber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh,” lanjutnya.
Tidak hanya menyoroti ancaman digital, mantan Menteri Pertahanan ini juga membeberkan berbagai bentuk gangguan kedaulatan yang nyata terjadi di sektor ekonomi dan kekayaan alam domestik. Prabowo menyoroti dua sisi mata uang ancaman penyelundupan yang merugikan keuangan negara sekaligus membahayakan keselamatan generasi penerus bangsa.
Kebocoran kekayaan alam akibat praktik penyelundupan ke luar negeri dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan ekonomi negara. Sebaliknya, masuknya barang-barang terlarang seperti narkotika melalui jalur gelap penyelundupan ke dalam negeri diposisikan sebagai ancaman eksistensial terhadap kelangsungan hidup masa depan bangsa.
“Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri. Penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita,” tandasnya.
Menghadapi kompleksitas ancaman yang kian dinamis, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran prajurit TNI untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri, belajar secara berkelanjutan, serta memegang teguh prinsip disiplin melalui latihan yang konsisten. Menurutnya, masa damai justru harus dimanfaatkan sebagai momentum krusial untuk mengantisipasi skenario terburuk dalam pertahanan negara.
“Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun,” pesan Prabowo.
Sebagai pilar utama pertahanan, TNI dituntut untuk bertransformasi menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Aspek penguasaan teknologi mutakhir menjadi harga mati yang harus dikuasai oleh setiap prajurit.
Selain itu, Presiden secara tegas menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi murni di tubuh institusi militer. Jenjang karier dan apresiasi di dalam tubuh TNI harus berbasis pada prestasi nyata, bukan sekadar mendasarkan pada senioritas sempit atau loyalitas perangkatan yang eksklusif.
“Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekadar senioritas, apalagi sistem-sistem yang sempit, ya. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya,” tegasnya.
Menutup arahannya, Kepala Negara mendorong TNI untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi strategis lintas sektoral, baik dengan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun jajaran pemerintah pusat hingga daerah. Keterlibatan aktif TNI dipandang vital untuk mengakselerasi program-program pembangunan nasional serta menghadirkan solusi konkret atas berbagai kesulitan riil yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan.(*)
