DAERAH  

Dari Cek Kesehatan Gratis hingga RS Regional Malino, Begini Jurus Pemprov Sulsel Perluas Akses Medis

Foto: ist

INFOKINI.ID, MAKASSAR– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya memeratakan akses layanan kesehatan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil pada momentum Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026. Dalam upacara tingkat provinsi yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (19/11/2026), terungkap sejumlah capaian strategis daerah mulai dari keberhasilan mempertahankan gelar terbaik program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga pelampauan target penanganan kusta.

Membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin yang mengusung tema “Sehat untuk Semua”, Fatmawati menyampaikan bahwa kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijangkau secara merata tanpa terkecuali. Transformasi kesehatan nasional kini bertumpu pada tiga fondasi utama yang terus dikawal pemerintah pusat bersama daerah.

PDAM

“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tiga pijakan utama yang telah dan akan terus kita persiapkan bersama: mencegah sebelum sakit; mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap; dan menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Fatmawati saat membacakan sambutan Menkes.

Pada pilar pencegahan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencatat lonjakan partisipasi nasional dengan menjangkau lebih dari 114 juta penduduk di seluruh kabupaten/kota hingga 1 November 2026. Skrining massal ini menjadi ujung tombak deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, sekaligus menopang penemuan lebih dari 700.000 kasus tuberkulosis (TBC) sepanjang 2026 dengan tingkat pengobatan mencapai 90 persen. Di saat bersamaan, edukasi gizi diperkuat lewat penerapan sistem label Nutri Level pada produk minuman agar publik lebih cermat mengontrol asupan gula, garam, dan lemak, beriringan dengan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini melindungi 284 juta jiwa atau sekitar 98 persen populasi Indonesia.

Menutup pesan Menkes, Fatmawati mengajak masyarakat membudayakan pemeriksaan kesehatan berkala tanpa menunggu gejala sakit muncul, sembari mengapresiasi dedikasi para tenaga medis dan kader di garda terdepan. “Indonesia yang kuat berawal dari rakyat yang sehat,” tegasnya mengutip pesan Menkes.

Selaras dengan arah kebijakan nasional tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Evi Mustikawati Arifin, memaparkan bahwa Sulsel berhasil mempertahankan predikat sebagai Provinsi dengan Capaian CKG Terbaik Regional Indonesia Bagian Tengah selama dua tahun berturut-turut. Untuk menembus hambatan geografis di wilayah kepulauan dan pegunungan, Pemprov Sulsel mengoperasikan program Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Tenaga Kesehatan Bergerak guna mendekatkan layanan dokter spesialis langsung ke permukiman warga.

Penguatan layanan primer juga dijalankan melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) di puskesmas berbasis siklus hidup, perluasan kepesertaan JKN skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi kelompok rentan, serta pembangunan infrastruktur rujukan baru seperti Rumah Sakit Regional Wilayah Selatan di Malino, Kabupaten Gowa, yang telah memulai peletakan batu pertama pada 30 Juli 2026 lalu.

Dari sisi pengendalian penyakit menular dan perbaikan gizi, Evi merinci bahwa Program Aksi Stop Stunting 2026 telah menyasar 3.060 desa dan kelurahan di 24 kabupaten/kota. Sementara untuk eliminasi TBC menuju 2030, sebanyak 14.463 kasus positif telah ditemukan hingga 19 Juli 2026 dari estimasi target 45.556 kasus. Capaian impresif juga tercatat pada program kemoprofilaksis kusta yang melampaui target hingga 139,59 persen atau menjangkau 13.959 orang di 257 puskesmas.

Ke depan, Dinas Kesehatan Sulsel mematok enam agenda prioritas yang mencakup perluasan CKG, pemerataan layanan di daerah terpencil, peningkatan mutu rumah sakit dan distribusi dokter spesialis, percepatan penurunan stunting, ketahanan sistem kesehatan, serta digitalisasi tata kelola layanan. Seluruh langkah tersebut dikawal melalui monitoring berbasis data bersama 24 pemerintah kabupaten/kota.

“Prinsipnya, setiap program kesehatan harus memiliki target yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami terus memperkuat kolaborasi dengan 24 kabupaten/kota, mengoptimalkan puskesmas, serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, obat, dan alat kesehatan agar pelayanan semakin merata,” pungkas Evi.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *