DAERAH  

Tekan Tren Korupsi Dana Desa, Pemprov Sulsel Verifikasi Lapangan 10 Desa Percontohan Antikorupsi

Foto: ist

INFOKINI.ID, MAKASSAR– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menerjunkan empat tim gabungan untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap 10 desa yang diusulkan menjadi Percontohan Desa Antikorupsi pada 12-16 November 2026. Langkah uji petik ini digelar guna menguji secara langsung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas tata kelola pemerintahan di tingkat tapak setelah sebelumnya kesepuluh desa tersebut menjalani lima kali pendampingan monitoring dan evaluasi (monev) daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim verifikator yang terdiri atas unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel tersebut menyasar 10 desa di 10 kabupaten berbeda. Kesepuluh kandidat tersebut meliputi Desa Mario (Wajo), Desa Temmappaduae (Maros), Desa Mallari (Bone), Desa Siddo (Barru), Desa Bonto Jai (Bantaeng), Desa Salohe (Sinjai), Desa Possi Tanah (Bulukumba), Desa Tabarano (Luwu Timur), Desa Baloli (Luwu Utara), dan Desa Topejawa (Takalar).

PDAM

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan masing-masing ketua tim di lokasi penilaian, Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansyur, mengingatkan bahwa posisi desa sebagai pusat pembangunan dengan pengelolaan anggaran besar sangat rawan penyalahgunaan kewenangan jika tidak diimbangi sistem pencegahan yang kokoh.

Kerentanan tersebut tercermin dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020 yang mencatat 141 kasus korupsi terjadi di sektor pemerintahan desa dari total 416 kasus, dengan 132 kepala desa terjerat hukum. Tren serupa juga tergambar dari data penanganan perkara oleh Kejaksaan yang terus melonjak dalam tiga tahun terakhir, yakni 187 perkara pada 2023, meningkat menjadi 275 perkara pada 2024, dan menembus 535 perkara pada 2025.

“Oleh karena itu, Program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif demi meraih predikat tertentu. Lebih dari itu, ini adalah gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya jujur dan berintegritas, mulai dari penyelenggara pemerintahan desa hingga seluruh elemen masyarakat,” pesan Marwan dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa esensi program ini terletak pada konsistensi pascapenilaian. Kepala desa beserta jajarannya dituntut menjadi teladan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta mengoptimalkan fungsi pengawasan, sementara warga didorong berani melapor bila menemukan indikasi penyimpangan anggaran.

“Mari kita bangun desa tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga tempat tumbuhnya nilai kejuran, integritas, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” ajaknya.

Selama proses verifikasi, tim penilai membedah lima komponen utama yang dijabarkan ke dalam 18 indikator baku KPK, meliputi penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Pemeriksaan tidak sekadar mengecek kelengkapan dokumen fisik maupun digital, melainkan juga menguji keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mekanisme pengaduan publik, hingga akurasi penyaluran bantuan sosial di lapangan.

Guna memastikan objektivitas penilaian, tim turut mewawancarai beragam pemangku kepentingan di desa, mulai dari perangkat desa, BPD, pengurus BUMDes, rekanan proyek, hingga tokoh agama, tokoh adat, perwakilan perempuan, pemuda, dan pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sesuai standar KPK, desa wajib mengantongi nilai minimal 90 atau masuk kategori AA dengan predikat Istimewa dalam rapat pleno untuk ditetapkan sebagai Percontohan Desa Antikorupsi, sekaligus menjadi model tata kelola bersih bagi desa-desa lain di Sulawesi Selatan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *