INFOKINI.ID, MAKASSAR– Pemerintahan Kota Makassar di bawah komando Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham resmi merombak struktur birokrasi secara besar-besaran dengan menggeser 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II dalam penataan kabinet MULIA. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Balai Kota Makassar pada Jumat (20/11/2026) tersebut turut diwarnai peringatan keras mengenai catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), evaluasi kinerja bulanan, hingga kewajiban menulis buku bagi setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam penataan berbasis manajemen talenta ini, sebanyak 29 pejabat mengalami rotasi maupun promosi jabatan pada berbagai posisi strategis, sementara 12 pejabat lainnya tetap dipertahankan pada posisinya semula. Munafri menegaskan bahwa pergeseran posisi merupakan dinamika wajar untuk menyegarkan mesin birokrasi dan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan atau upaya mendiskreditkan aparatur tertentu.
“Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi,” ujar Munafri di hadapan jajaran pejabat yang baru dilantik.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu mengingatkan agar para kepala OPD segera melakukan konsolidasi internal dan tidak membangun sekat maupun faksi di lingkungan kerja. Ia menuntut pimpinan perangkat daerah mampu merangkul seluruh jajaran mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana demi menjaga kesinambungan program dan serapan anggaran yang telah berjalan.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.
Selain menuntut soliditas tim, Munafri memberikan perhatian serius terhadap aspek integritas. Ia mengingatkan bahwa belum genap sebulan terakhir, tim KPK telah turun ke Kota Makassar dan meninggalkan sejumlah catatan penting terkait tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, ia memerintahkan penghentian total terhadap praktik penyimpangan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, maupun konflik kepentingan.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” tandas Appi.
Mantan CEO PSM Makassar ini memastikan ruang pergeseran pejabat ke depan tetap terbuka lebar karena kinerja seluruh kabinet akan dipantau melalui evaluasi rutin setiap bulan dengan jalur koordinasi langsung kepada Wali Kota maupun melalui para asisten. Ia menilai deretan penghargaan selama hampir dua tahun pemerintahan MULIA belum cukup apabila persoalan mendasar seperti kemiskinan, gizi anak, pemerataan layanan kesehatan, akurasi data, hingga konflik sosial belum tuntas diselesaikan dengan hasil terukur, sekaligus mewajibkan setiap kepala OPD melahirkan minimal satu buku sebagai kontribusi gagasan pembangunan kota.
“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” ujarnya.
Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa rotasi jabatan harus dibarengi lonjakan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh warga. Ia meminta seluruh pejabat baru mengedepankan integritas, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor agar seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama pembangunan.
“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju,” harap Aliyah.
Dalam komposisi baru kabinet MULIA yang disaksikan Sekretaris Daerah serta jajaran Forkopimda Kota Makassar tersebut, pergeseran menyentuh hampir seluruh pos vital pemerintahan. Pada jajaran Sekretariat Daerah dan perencanaan keuangan, Dra. Hj. Sri Sulsilawati dipercaya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menggantikan posisinya sebagai Kepala Dinas Pertanahan, Muhammad Mario Said bergeser dari Kepala DPMPTSP menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Dahyal beralih dari Kepala Bappeda menjadi Asisten Administrasi Umum. Posisi Kepala Bappeda kini diisi Drs. Muh. Dakhlan yang bertukar peran dengan Andi Rahmat yang resmi menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Makassar, posisi yang kini diamanahkan kepada mantan Kepala Dinas Kearsipan Fahyuddin.
Rotasi juga terjadi pada jajaran staf ahli dan badan strategis, di mana Dr. Nirman Nituang Mungkasa bergeser dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik bertukar tempat dengan Ahmad Namsum yang kini memimpin Dinas Kearsipan. Sementara itu, Dr. Helmy Budiman berpindah dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial menggantikan Drs. Irwan Rusfiady Adnan yang dilantik menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Adapun posisi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kini diemban Arlin Ariesta menggantikan Dr. Muhammad Fadli.
Pada sektor layanan dasar, kesehatan, dan pendidikan, Dr. Muhammad Fadli dipercaya memimpin Dinas Pendidikan menggantikan Achi Soleman yang bergeser menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Di sektor kesehatan, terjadi pertukaran posisi antara dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan menggantikan dr. Nursaidah Sirajuddin yang beralih tugas menjadi Direktur UPT RSUD Daya. Selain itu, Dr. Ir. Fathur Rahim resmi menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggantikan Muhammad Hatim yang digeser menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Perubahan komposisi turut merambah sektor infrastruktur, lingkungan, ekonomi kerakyatan, serta kepemudaan. Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM dilantik menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) menggantikan Zuhaelsi Zubir yang bergeser menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan posisi Kepala Dinas Penataan Ruang kini diisi Dr. Mahyuddin yang bertukar tempat dengan pejabat promosi Firnandar Arsabara sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Di bidang ekonomi dan pemberdayaan, Syamsul Bahri bergeser dari Kepala Dispora menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM, posisinya di Dispora diisi oleh mantan Kepala Diskominfo Dr. Muhammad Roem, sementara posisi Kepala Diskominfo kini dijabat Dr. Firman Hamid Pagarra.
Selanjutnya, posisi Kepala Dinas Ketenagakerjaan diamanahkan kepada Drs. Zainal Ibrahim, Evie Aprialti bergeser memimpin Dinas Perpustakaan menggantikan Dr. Aryati Puspasari Abady yang kini menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Aulia Arsyad bergeser menjadi Kepala Dinas Pertanahan. Dua wajah baru lainnya yang resmi menakhodai dinas teknis adalah Kaharuddin Bakti yang dipercaya menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian setelah sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar.
Di tengah perombakan tersebut, Pemkot Makassar tetap mempertahankan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama pada jabatan semula untuk menjaga stabilitas kinerja, yakni Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Rheza, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Inspektorat Andi Azma Zulistia Ekayanti, Kepala DPPKB Andi Irwan Bangsawan, Kepala Brida Aidil Adha, Kepala Dinas Pariwisata Achmad Hendra Hakamuddin, Kasatpol PP Hasanuddin, Kepala DP3A Ita Isdiana Anwar, Kepala Dinas Kebudayaan Andi Pattiware, Kepala Bapenda Andi Asminullah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Fadly Wellang, serta Staf Ahli Andi Herfida Attas.(*)
















