INFOKINI.ID, MAKASSAR – Kementeruan Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Rabu (31/3/2021).
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah Erbe, mengapresiasi pemerintah melalui Kemenkumham karena terbukti objektif dan taat aturan.
“Saya kira selama ini banyak yang meragukan itu. Tapi hari ini dia buktikan ternyata Kemenkumham itu bisa objektif dan mematuhi aturan, imparsial istilahnya,” ujarnya, ditemui di Kantor DPRD Sulsel, usai mendengar keputusan dari Kemenkumham.
Ni’matullah sebelumnya menyakini bahwa kepengurusan Partai Demokrat versi KLB ini akan ditolak. Karena pihaknya punya data lengkap sebagai pengurus yang sah.
“Memang secara hukum kami tidak pernah ragu, dan kita hanya khawatirkan adanya intervensi politik, sehingga keputusan hukum berubah sebenarnya itu saja,” kata Ullah, sapaan akrabnya.
“Tetapi hikmah di balik ini memperlihatkan Demokrat solid. Kita melawan ini secara terstruktur, sistematis dan masif, sampai di tingkat DPC,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel ini juga mengungkapkan bahwa, DPP sampai DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia kompak dan ini semua modal besar sebagai partai politik.
“Saya atas nama DPD Sulsel berterima kasih, media memberitakan ini secara intensif kemudian secara terang benderang itu sendiri membantu kami. Saya juga terima kasih kepada kader yang tetap loyal akan kepemimpinan AHY, saya kira itu sangat baik,” pungkasnya.
Muh. Saddam/B
