Gubernur Sulsel dan Pj Walikota Diduga Ditegur Kemendagri, Munadhir: Hanya Pelaksanaan Netralitas ASN

INFOKINI.ID, MAKASSAR – Staf Ahli Komunikasi dan Media Pemkot Makassar, Munadhir Mubarak, meluruskan berita terkait adanya surat teguran kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Nurdin Abdullah serta Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin terkait dengan netralitas Aparat Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, sejauh ini belum pernah ada surat teguran yang dialamatkan keduanya, baik secara tertulis maupun secara lisan.

“Memang ada surat dari kemendagri prihal atensi atas tindak lanjut rekomendasi KASN terkait netralitas ASN. Tapi itu bukan teguran, melainkan hanya penyampaian kepada kepala daerah sekaitan dengan pelaksanaan netralitas ASN,” ujarnya saat berbicara di depan sejumlah awak media di Makassar, Jumat (6/11/2020).

Namun, pihaknya heran mengenai kabar tersebut tersebar di media sosial. Bahkan, ada yang membuatkan gambar kartun (meme) yang seolah-olah Gubernur Sulsel dan Pj Walikota Makassar ditegur oleh Kemendagri lantaran tidak netral.

“Inikan menurut kami sudah sangat berlebihan, bahkan bisa mengganggu kerja-kerja pemerintahan dalam upaya pelaksanaan Pilkada Damai ditengah pandemi Covid-19 ini,” jelasnya.

Munadhir juga mengklarifikasi terkait keberangkatan sejumlah camat dan lurah ke Bali yang diisukan bersifat politis.

“Sebenarnya ini adalah program yang sudah berjalan sekian tahun lamanya di Badan Pendapatan Kota Makassar, di mana jika ada kecamatan yang memenuhi pencapaian PBB nya, maka akan di berikan penghargaan dan apresiasi dalam bentuk Benchmarking untuk mendapatkan Best Practice tentang strategi dalam mengoptimalkan PAD. Kabupaten Badung dipilih sebagai lokasi Benhcmarking mengingat daerah ini sebagai daerah pilot project terkait percontohan pengelolaan PBB di Indonesia,” imbuhnya.

Menurutnya, target PBB Kota Makassar tahun ini berhasil melampaui batas hingga 124 persen, atau sekitar 160 Miliar Rupiah dari 134 miliar rupiah yang di targetkan. Kegiatan Benchmarking ini melibatkan 59 lurah dan 6 camat. (Infokini/Aya)